Pemecatan Beberapa Ketua DPD Golkar, Majelis Etik Tak Lihat Pelanggaran

Merdeka.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menonaktifkan sejumlah Ketua DPD Golkar tingkat II. Salah satunya di Maluku. Ada 10 Ketua DPD II Golkar Maluku yang dinonaktifkan. Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Cirebon juga dinonaktifkan.

Pemecatan sejumlah ketua DPD Golkar ini dikait-kaitkan dengan memanasnya suhu politik di internal partai menjelang Munas. jelang munas, muncul dua nama yang digadang-gadang memperebutkan kursi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

Ketua Majelis Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum melihat adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Airlangga sebagai ketua umum.

"Kalau kita tidak melihat pelanggaran oleh Ketua Umum. Kita hanya melihat Ketua Umum melakukan langkah-langkah penindakan terhadap staf anak buahnya masih dalam era kepemimpinannya yang dianggap menyimpang," kata Hatta di Hotel Grand Melia Jakarta, Senin (15/7).

Dia menambahkan, sejauh ini belum ada satu pun yang melaporkan adanya pelanggaran etik terkait penonaktifan beberapa Ketua DPD tingkat II.

"Selama yang ditindak ini tidak melakukan upaya pembelaan diri, melaporkan hal lain ke majelis etik. Ya kami anggap ini sah-sah saja," ungkapnya.

Dia mengatakan, laporan yang masuk kepada majelis etik hanya dari wilayah Bali. Namun, itu tak ada kaitannya dengan pemecatan beberapa Ketua DPD tingkat II.

"Penyimpangan merasa dirinya di dzalimi atau merasa tidak diambil tindakan sesuai prosedur," tutupnya. (mdk/noe)