Follow
Pemerintah berencana revisi UU Pemilu, ini alasannya
Merdeka.com - Pemerintah saat sedang mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang Pemilu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada beberapa persoalan yang menjadi dasar mengapa Undang-Undang Pemilu perlu direvisi.
"Muncul lagi permasalahan apakah parpol bisa diborong satu pasangan calon atau perlu batasan," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/2).
Dia melanjutkan, bila partai politik memborong atau mengusung salah satu calon dan sebaliknya, yang muncul adalah satu kandidat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini tentunya dianggap sebagai menutup ruang pesta demokrasi dan nama-nama yang akan maju.
-
Kenapa caleg terpilih harus mundur? Hal itu sesuai dengan UU Pilkada bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD yang mendaftar sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Kenapa caleg terpilih PDIP mundur? 'Sebelum mereka bertempur ada aturan main itu namanya, mereka (enam caleg) surat pengunduran diri termasuk saya. Sudah proses nanti kalau terjadi permasalahan ini diselesaikan dengan kemenangan di wilayah itu,' kata Sekretaris DPD PDIP Jateng, Sumanto Rabu (5/6).
-
Kenapa Ratu Wulla mundur dari DPR? 'Iya benar karena ada penugasan lain dari Ketum Partai NasDem Pak SP,' jelasnya.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Siapa saja yang bertarung di Pilgub Jakarta? Kubu Pramono Anung-Rano Karno meyakini memenangi Pilkada satu putaran dengan perolehan 50,7 persen plus 2.943 suara. Sementara itu pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) meminta sejumlah pihak bersabar menanti pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum.
-
Siapa yang gagal lolos jadi Anggota DPR RI? Kris Dayanti, yang juga merupakan penyanyi kondang, gagal lolos menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur V.
"Sehingga perlu direvisi supaya tak menimbulkan satu pasangan calon," ucapnya.
Selain itu, tegas Tjahjo, ada persoalan juga apakah anggota DPR dan PNS harus mundur dari posisinya saat ingin maju sebagai calon kepala daerah. Muncul opsi lain, mereka bisa maju dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan mengajukan cuti beberapa waktu. Tidak harus mundur seperti yang sekarang ini terjadi.
"Anggota DPR, PNS mundur atau cuti, banyaklah poin-poinnya (di revisi ini)," tandasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan dan diskusi.
Baca Selengkapnya
Dampak buruk yang bisa terjadi jika Baleg DPR RI menganulir putusan MK soal UU Pilkada, massa bisa turun ke jalan.
Baca Selengkapnya
Kepala daerah berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
KPU Putusakan Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024 Wajib Mundur!
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca Selengkapnya
DPR RI menyetujui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengikuti putusan MK tentang syarat Capres-Cawapres
Baca Selengkapnya
Kemendagri Bahas PKPU Soal Caleg Terpilih jadi Calon Kepala Daerah Tanpa Mundur
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya
Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca Selengkapnya
Materi revisi ditargetkan sudah disepakati serta disahkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, pada malam harinya
Baca Selengkapnya
Kepala daerah rela mundur demi maju sebagai caleg di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir badan legislatif maupun eksekutif.
Baca Selengkapnya