Pemerintah bingung tentukan mana Golkar yang asli

Merdeka.com - Partai Golongan Karya (Golkar) terbelah menjadi dua, yakni kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Keduanya juga telah menggelar musyawarah nasional dengan versinya masing-masing.

Setelah Ical kembali terpilih sebagai ketum untuk periode berikutnya, Agung dkk membalasnya dengan menggelar Munas dadakan di Hotel Mercure, Jakarta. Mantan menko kesra tersebut pun terpilih sebagai ketum baru.

Tak berselang lama, Agung langsung membentuk struktur kepengurusan tandingan dan melaporkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Kedua pihak sama-sama mengklaim paling berhak duduk di kursi kepemimpinan Golkar.

Kondisi konflik internal Golkar membuat pemerintah dalam posisi dilema. Situasi yang sama pernah dialami Menkum HAM Yasonna Laoly ketika mengesahkan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya yang membuat kubu SDA berang.

Tak mau jatuh ke lubang yang sama, pemerintah kali ini bersikap lebih hati-hati. Berikut sikap kehati-hatian pemerintah menanggapi kisruh Golkar:

Bentuk tim khusus

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku sudah menerima berkas kepengurusan baru kubu Aburizal Bakrie alias Ical di kantornya pagi tadi. Yasonna mengaku belum mempelajari berkas yang diajukan Ical."Yang sudah masuk dari Pak ARB tadi, saya sudah terima tadi, ada Pak ARB, ada Pak Idrus Marham, Bambang Soesatyo, MS Hidayat, Nurdin Halid. Jadi saya kira, kami terima dululah," ujar Yasonna di Istana Negara, Senin (8/12).Sebelum dipelajari, kata Yasonna, pihaknya akan membentuk tim terlebih dahulu dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan staf khususnya. Tim tersebut guna menganalisis laporan kepengurusan baru Munas Golkar versi Ical."Saya akan bentuk tim, dari Dirjen AHU dan staf khusus saya untuk menganalisis data-data yang ada," ujarnya.

Teliti berkas dari kedua kubu

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, menyatakan akan menampung berkas kedua kubu di Partai Golkar ini. Dia akan menyerahkan proses telaah kepada tim khusus sebelum mengumumkan pengurus sah."Kita terima dua-duanya. Kita teliti, baca, dan bentuk tim khusus untuk mempelajari secara mendalam, teliti, dan cermat untuk menilai kedua munas ini," kata Yasonna.Menurut Yasonna pertimbangan keputusannya nanti berdasarkan AD/ART Partai Golkar. Kepengurusan siapa yang sesuai dengan AD/ART partai tersebut maka yang sah. "Ketentuan perundang-undangan AD/ART, UU Parpol AD/ART, kan jelas ya," ujarnya.

Kemenkum HAM tunggu putusan pengadilan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nampaknya tak mau gegabah dalam mengambil keputusan penetapan susunan kepengurusan Partai Golkar. Sebab, mereka menyatakan masih menunggu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan dilayangkan Presidium Penyelamat Partai Golkar soal pelaksanaan musyawarah nasional di Bali oleh Aburizal Bakrie.Hal itu diungkap oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo, selepas menerima Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi munas Ancol, Priyo Budi Santoso, dan beberapa pendukungnya di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (8/12). Menurut dia, sebelum perkara itu diputus, Kemenkum HAM tidak bakal melakukan tindakan apapun terkait berkas kepengurusan partai.Menurut Harkristuti, langkah hukum itu sudah tepat lantaran menghindari stigma Kemenkum HAM memihak salah satu kubu. Gugatan itu menurut dia sudah dilayangkan pada Jumat pekan lalu oleh Priyo."Mereka menggugat ke pengadilan itu lebih pasti, karena kalau Kementrian Kumham yang memutuskan kan kita dianggap mengintervensi partai. Kita diam-diam dulu sekarang, dan kita aman terkendali," kata Harkristuti di depan awak media.Harkristuti belum berani menyimpulkan apakah sengketa ini mirip dengan nasib Partai Persatuan Pembangunan. Dia seperti tak ingin kecolongan lagi dan menyatakan akan melihat terlebih dulu simpul permasalahan sedang dihadapi."Ini kan kasuistik, kan bedanya enggak diametral. Karena kasuistis kami harus mempelajari dulu. Kita juga enggak tahu seperti apa, tapi tetap kita gunakan aturan perundang-undangan," ujar Harkristuti.

Janji tak diskriminatif

Partai Golkar pecah menjadi dua kubu, Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak mempermasalahkan jika Agung juga mengajukan susunan kepengurusan baru. Yasonna mengatakan pihaknya akan menampungnya lebih dulu untuk dicari siapa yang sah dari susunan kepengurusan baru partai."Kita tampung saja, kita kan pemerintah tidak boleh diskriminatif, mana yang benar mana yang tidak nanti kita liat," ujar Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12).Yasonna mempersilakan siapa saja yang mengajukan susunan kepengurusan akan diterimanya. Dia tidak membedakan siapa pun, mengkhususkan siapa pun."Kalau datang ke kantor saya, coba saja, Djan Faridz masukin kita terima, Romi masukin kita terima," ujarnya.Yasonna mengaku juga berkomunikasi kedua belah pihak dengan Ical maupun Agung Laksono. Apalagi seperti Priyo Budi, merupakan temannya di Komisi II DPR dulu."Saya itu berkomunikasi dengan semua pihak, sahabat saya dua-duanya ini, Pak Priyo teman saya, Pak ARB Pak Idrus Marham teman saya dulu di Komisi II, Pak Bambang Soesatyo teman saya di Badan Anggaran, jadi semua teman-teman, yang penting kita taat asas saja," ujarnya.