Pemerintah dan DPR sepakat penyelesaian RUU Tax Amnesty
Merdeka.com - Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty segera diselesaikan. Hal ini diputuskan setelah pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.
"Tadi dalam rapat ada kesepahaman antara pemerintah dengan dewan bahwa setelah rapat konsultasi dan setelah pembahasan RUU yang akan dilakukan segera oleh dewan dalam hal ini komisi XI bersama pemerintah dalam hal ini Menkeu dan Menteri Hukum yang mewakili pemerintah," kata Ketua DPR Ade Komarudin dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/4).
"Tentu dengan rapat konsultasi tercapai kesepahaman antara dewan dengan pemerintah dalam hal target, materi dan substansi dari RUU tersebut," sambung Akom sapaan Ade Komarudin.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
Disampaikan Akom, Presiden menegaskan kepada pimpinan fraksi bahwa RUU Tax Amnesty ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pengusaha untuk membawa uang kembali ke Indonesia. Presiden, tambah Akom juga menyampaikan data lengkap tentang nama-nama orang yang menyimpan uangnya di luar negeri.
"Data dari pemerintah sungguh sangat memberikan kepastian kepada para pimpinan fraksi yang mempertanyakan berapa uang masuk," ujarnya.
Akom tidak menampik kalau di internal lembaga DPR terjadi perbedaan pemahaman terhadap RUU Tax Amnesty. Namun setelah berkonsultasi dengan Presiden, perbedaan tersebut bisa dibersihkan.
"Cuma perbedaan pandangan sedikit saja dan clear sudah dengan pertemuan konsultasi ini sesuai dengan permintaan dari pimpinan fraksi pada rapat pengganti bamus. clear sudah, tidak ada masalah," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Baca SelengkapnyaBaleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman terlibat adu mulut saat membahas status RUU Perampasan Aset
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya