Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah dan DPR sepakat penyelesaian RUU Tax Amnesty

Pemerintah dan DPR sepakat penyelesaian RUU Tax Amnesty ade komarudin dilantik jadi ketua dpr. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty segera diselesaikan. Hal ini diputuskan setelah pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

"Tadi dalam rapat ada kesepahaman antara pemerintah dengan dewan bahwa setelah rapat konsultasi dan setelah pembahasan RUU yang akan dilakukan segera oleh dewan dalam hal ini komisi XI bersama pemerintah dalam hal ini Menkeu dan Menteri Hukum yang mewakili pemerintah," kata Ketua DPR Ade Komarudin dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/4).

"Tentu dengan rapat konsultasi tercapai kesepahaman antara dewan dengan pemerintah dalam hal target, materi dan substansi dari RUU tersebut," sambung Akom sapaan Ade Komarudin.

Disampaikan Akom, Presiden menegaskan kepada pimpinan fraksi bahwa RUU Tax Amnesty ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pengusaha untuk membawa uang kembali ke Indonesia. Presiden, tambah Akom juga menyampaikan data lengkap tentang nama-nama orang yang menyimpan uangnya di luar negeri.

"Data dari pemerintah sungguh sangat memberikan kepastian kepada para pimpinan fraksi yang mempertanyakan berapa uang masuk," ujarnya.

Akom tidak menampik kalau di internal lembaga DPR terjadi perbedaan pemahaman terhadap RUU Tax Amnesty. Namun setelah berkonsultasi dengan Presiden, perbedaan tersebut bisa dibersihkan.

"Cuma perbedaan pandangan sedikit saja dan clear sudah dengan pertemuan konsultasi ini sesuai dengan permintaan dari pimpinan fraksi pada rapat pengganti bamus. clear sudah, tidak ada masalah," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Baca Selengkapnya
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Benny Vs Menkum Supratman Adu Mulut RUU Perampasan Aset di DPR: Jangan Main Cilukba
VIDEO: Emosi Benny Vs Menkum Supratman Adu Mulut RUU Perampasan Aset di DPR: Jangan Main Cilukba

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman terlibat adu mulut saat membahas status RUU Perampasan Aset

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya