Pemerintah Ngotot Pemilu 2024 Digelar 15 Mei, PKS bilang, 'Khawatir Matahari Kembar'
Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai alasan pemerintah tidak masuk akal terkait keinginan Pemilu Serentak 2024 yang digelar pada 15 Mei, karena khawatir hasil pemilunya akan keluar terlalu cepat atau Dapat menjadi klaster Covid-19. Sebab dia berkaca pada Pilkada 2020 sukses diselenggarakan tanpa munculnya klaster Covid-19.
"Nah yang saya masih belum terima alasannya masih terlalu naif dimundurkan karena khawatir kerumunan, khawatir nanti terlalu cepat, khawatir nanti Covid-19," katanya dalam diskusi daring, Sabtu (9/10).
Sebab itu dia menjelaskan alasan yang masuk akal adalah adanya kekhawatiran matahari kembar atau adanya dua orang presiden yakni, Presiden Jokowi dan presiden yang terpilih.
-
Siapa yang cemas dengan Pilpres AS 2024? Pernyataannya bertentangan dengan keraguan yang dirasakan oleh jutaan warga AS, terutama para pendukung Partai Republik, sejak pemilihan presiden AS 2020, ketika mantan Presiden Donald Trump menolak untuk mengakui kekalahannya.
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
-
Siapa yang khawatir tentang kemungkinan pandemi berikutnya? Salah satu orang terkaya dunia, Bill Gates telah mengingatkan publik selama beberapa dekade terakhir mengenai sejumlah ancaman serius. Dia menyebutkan bahwa bencana iklim hingga kemungkinan serangan siber besar akan menjadi ancaman serius bagi umat manusia di bumi, tetapi itu bukan yang utama. Dia menyebut, ada dua ancaman terbesar yang mengkhawatirkan Bill Gates. Kedua ancaman terbesar tersebut adalah kemungkinan terjadinya perang besar akibat ketidakstabilan global saat ini dan kemungkinan pandemi berikutnya dalam 25 tahun ke depan.
-
Bagaimana tahapan Pilkada 2024? Tahapan sendiri dimulai dari Perencanaan Program dan Anggaran telah dilaksanakan sejak Januari 2024 lalu. Tahapan Lengkap Pilkada 2024 Tahapan Pilkada 2024 secara rinci terbagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
-
Kapan Pemilu 2024? Mendekati Pemilu 2024, sebagai warga negara yang baik kita perlu saling mengajak satu sama lain agar merayakan hak demokratis dengan memberikan suara.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
Padahal, kata dia konstitusi sudah jelas menyebutkan bahwa Jokowi masih tetap memimpin hingga masa jabatannya habis yakni 20 Oktober.
"Salah satu yang agak nyambung khawatir ada dua matahari kembar sampai bulan Februari katakan kita selesai dari April dan Mei, dan dari April, Mei sampai Oktober masa jabatan itu sudah ada presiden terpilih sama definitif. Padahal buat saya, saya yakin siapa pun yang terpilih tidak akan cawe-cawe gangguin Pak Jokowi," ucapnya.
Berita lengkap mengenai Pemilu 2024 bisa dibaca di Liputan6.com
Menurut Mardani keputusan tanggal Pemilu Serentak 2024 tidak bisa ditunda lagi, karena berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu. Hal tersebut sesuai dengan konstitusional Pemilu digelar setiap 5 tahun sekali. dan jika melanggar konstitusi akan berbahaya untuk Jokowi.
"Karena itu walau kita menunda dan kita akan menabrak konstitusi dan repot sekali presiden nama konstitusi, jadi bisa kita macem-macemin tuh," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai usulan Bawaslu tersebut tidak tepat, apa alasannya?
Baca SelengkapnyaKSP meminta penyelenggara Pemilu tetap fokus menjalankan tugas.
Baca SelengkapnyaPercepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September.
Baca SelengkapnyaDiketahui, wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Ada usulan Pilkada dimajukan September dari semula digelar November 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut jika ada kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada seharusnya diatasi bukan ditunda.
Baca SelengkapnyaBawaslu menilai Pilkada sangat rentan memicu masalah besar.
Baca SelengkapnyaDPR meminta Bawaslu fokus menjalankan tugas pokok.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam, Mahfud MD blak-blakan, bahaya laten penundaan Pemilu ataupun perpanjangan periode pemerintahan
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya