Follow
Pemerintahan Jokowi-JK dinilai tak akan lama, kayak Mega & Gus Dur
Merdeka.com - Kabinet Jokowi-JK yang sudah berjalan 6 bulan dinilai belum merealisasikan janji-janji dan jargon Nawa Cita serta Tri Sakti yang dulu digaungkan dalam kampanye. Sejumlah menteri dalam kabinetnya disebut telah melakukan berbagai kesalahan yang memperburuk citra kabinet Jokowi-JK.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengungkapkan masa pemerintahan Presiden Jokowi nantinya akan sama dengan mantan Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri yang singkat saat memimpin Indonesia.
"Jika kondisinya seperti ini terus, Jokowi nasibnya akan sama kayak Megawati, BJ Habibie, Gus Dur. Dia tidak akan lama memimpin Indonesia," kata Siti Zuhro di kantor DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan, Minggu (19/4).
-
Kenapa hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana efek persatuan Jokowi dan Prabowo? “Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum,“ sambungnya.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
Tidak hanya itu, Siti juga memprediksi jatuhnya kabinet Jokowi-JK karena kurang harmonisnya hubungan antara legislatif dengan eksekutif. "Baru kali ini DPR dan Presiden tidak bersinergi dengan baik. Ini akan memunculkan citra yang buruk," lanjutnya.
Lebih lagi terlihat Jokowi dan JK yang kurang kompak dalam memimpin. "Jokowi-JK tidak saling mengisi dan melengkapi itu yang saya tangkap. Kinerja pemerintah baru akan meresahkan publik," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP ibaratkan hubungan Jokowi dan Megawati ibarat ibu dan anak, yang pastinya sering terjadi perbedaan pendapat.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.
Baca Selengkapnya
Gerindra: Prabowo yang Akan Bisa Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDIP
Baca Selengkapnya
Hubungan Megawati dengan keluarga Jokowi menjadi peristiwa politik yang menyita perhatian di tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Saat ditanya apakah Jokowi dan putra sulungnya, Gibran masih menjadi kader PDIP, Pramono enggan menjawab.
Baca Selengkapnya
Said menyebut memang sejak gelaran Pemilu 2024 ini, terjadi perbedaan haluan antara PDIP dengan Jokowi.
Baca Selengkapnya
PKB mengungkapkan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang tidak baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
Prediksi itu diperkuat karena kehadiran Presiden Jokowi dan ditambah dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
PDIP telah berkomunikasi sebelum Demokrat merapat ke koalisi Prabowo
Baca Selengkapnya
Hal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca Selengkapnya
Dalam beberapa kebijakan, keduanya memang memiliki perbedaan pendapat.
Baca Selengkapnya