Pemerintahan Jokowi-JK dituding biang kerok kisruh Golkar dan PPP

Merdeka.com - Kisruh sejumlah parpol seperti Golkar dan PPP dinilai sengaja diciptakan oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah kian terlihat ketika Menkum HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepemimpinan Golkar kubu Agung Laksono.

Di bawah Agung haluan politik Partai Beringin seketika berubah. Agung menegaskan akan mendukung pemerintah. Untuk itu dia gencar melakukan sowan ke partai-partai oposisi.

Sejauh ini hanya Gerindra yang tegas menolak dikunjungi Agung dkk. Setelah bertemu dengan PKB kemarin, Agung berencana akan menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Skenario memecah belah partai dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menambah kekuatan. Jika melihat komposisi saat ini di parlemen, Koalisi Indonesia Hebat kalah suara dibanding Koalisi Merah Putih.

Berikut tudingan Jokowi-JK dalang di balik kisruh Golkar dan PPP:

JK dituding dalang kisruh Golkar

Ketua DPP Gerindra FX Arief Poyuono mengatakan, sumber masalah dari kisruh sejumlah parpol di Indonesia saat ini adalah pemerintah. Bahkan tanpa tedeng aling-aling, Arif dengan lugas menyebut nama Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai biang kerok dari kisruh yang terjadi di internal Golkar dan PPP."Hari ini sebagian parpol menganut liberalisasi parpol dengan ideologi mirip-mirip kapitalisme dalam merampok keuangan dan kekayaan negara. Tapi prahara ini diciptakan bukan oleh parpol, tapi pemerintahan sendiri. Tapi saya cenderung menyatakan bahwa aktor di balik semua ini bukan ke Jokowi, tapi ke Jusuf Kalla. Hal ini bisa dilihat saat JK bersama SBY, yang saat itu juga terlihat memainkan kapasitas dan perannya di internal Golkar," kata Arief dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).Arief mengatakan analisanya itu sungguh beralasan. Sebab, jika melihat secara karakter, bargaining position Jokowi saat ini tak sedominan JK dalam perpolitikan nasional."Indikasinya sama gitu lho dengan yang sekarang. Hanya bedanya, sekarang ayam aduannya itu Agung Laksono. Maka kalaupun Agung terpilih sebagai ketua umum Golkar yang sah, dia nanti masih akan tersandera oleh kepentingan aktor utamanya," katanya menambahkan.

Pemerintah merekayasa kisruh Golkar dan PPP

Ketua DPP Gerindra FX Arief Poyuono mengatakan, kekisruhan sejumlah parpol yang ada saat ini, seperti Golkar dan PPP, sengaja diciptakan oleh pihak pemerintah untuk mengamankan kepentingannya. Dia menganalogikan Menkum HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepemimpinan Golkar kubu Agung Laksono seperti kelakuan pemodal asing mengeruk kekayaan alam Indonesia."Prahara parpol saat ini jelas direkayasa pemerintah, yang kini menciptakan ayam aduan seperti Agung Laksono di Golkar dan Romi di PPP. Tujuannya tak lain agar bisa mengamankan beberapa parpol oposisi, serta menjauhkan sejumlah kasus korupsi yang berpotensi diangkat dan menjerat mereka," kata Arief dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).Arief mengatakan hal tersebut, karena Menkum HAM yang merupakan orang dari partai milik pemerintahan itu (PDIP), sangat jelas membela Golkar kubu Agung Laksono daripada melihat polemik partai beringin itu secara objektif."Pengambilalihan Golkar oleh pemerintahan hari ini melalui Menkum HAM, mirip dengan gaya multinational corporate jika ingin merampok sumber daya dalam Indonesia. Karena sebenarnya kan munas Ancol itu kurang legitimasi," kata Arif.

Pembredelan Golkar melalui Menkum HAM

Gonjang-ganjing di tubuh Golkar sudah dipersiapkan secara matang. Ketika Golkar sudah tidak dipimpin Aburizal Bakrie, arah politiknya akan condong ke pemerintah."Karena saya juga merasa ada agenda pembredelan Golkar melalui Menkum HAM, yang notabene merupakan kader PDIP. Dan yang menarik, cara pengambilalihannya itu mirip seperti gaya multinational corporate, yang hendak mengeruk kekayaan alam indonesia," kata Ketua DPP Gerindra FX Arief Poyuono."Tapi karena yang terpenting adalah pemerintahnya sudah oke, maka munas Bali yang sudah sesuai prosedur demokrasi dan akhirnya berhasil mencapai kesepakatan melalui aklamasi, malah dianggap settingan," tuturnya.Dia lantas mewanti-wanti siapapun yang berpihak pada Jokowi, terutama para relawannya, agar turut mengawasi segala potensi dinamika dan manuver yang terjadi di lingkaran dan lingkungan sekitar Presiden Jokowi."Saya yakin ini bukan ide Jokowi. Karena Jokowi enggak mungkin berpikir seperti itu. Dia kan bisnisman aslinya, semua masalah Indonesia bagi dia kan cukup ditangani dengan 'Aku Rapopo' seperti biasanya," kata Arif dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).