Pemerintahan Jokowi usahakan kisruh PPP selesai di muktamar besok
Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya mendamaikan dua kubu di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini dibuktikan dengan intensnya komunikasi antara pemerintah terhadap PPP kubu Djan Faridz maupun kubu Romahurmuziy (Romi).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pertikaian di internal PPP diharapkan akan berakhir pada saat muktamar berlangsung pada 8-10 April 2016 di Asrama Haji Pondok Gede.
"Ya kita membangun komunikasi dengan tidak hanya dengan Djan Faridz tetapi juga dengan beberapa kalangan yang ada di sekitar beliau dan kita terus berupaya agar sebesar, setajam apapun perbedaan di antara kita, kita selesaikan di forum permusyawaratan tertinggi partai," kata Lukman di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Siapa yang meminta PPP fokus pada gugatan MK? 'Tapi saya sangat meyakini, Arsul tidak akan bisa mempengaruhi Hakim-Hakim MK yang terkenal memiliki integritas, jadi PPP jangan sampai menggantungkan nasib pada pertolongan Arsul,' lanjut Pengamat Politik yang identik sebagai Aktivis Nahdlatul Ulama tersebut.
-
Siapa yang minta PPP gugat ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen.
-
Kenapa PPP mau gugat ke MK? 'Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK,' kata Amir.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
Meski sudah membangun komunikasi dengan Djan Faridz, Lukman mengaku belum menemukan titik terang. Kendati demikian, pemerintah tidak pernah surut untuk menyatukan kembali PPP.
"Memang sejauh ini beliau (Djan Faridz) masih memiliki cara pandangnya sendiri namun kita terus berupaya sampai Jumat (8 April) nanti muktamar itu," ujar Lukman.
"Jadi semua kalangan senior, pengurus yang tidak hanya di pusat tapi di wilayah cabang dan ranting-ranting sudah bersepakat bagaimana menyelesaikan konflik sengketa itu dengan islah melalui permusyawaratan tertinggi partai," sambungnya.
Terkait gugatan yang dilayangkan Djan Faridz terhadap pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Lukman menegaskan akan tetap menghargai keputusan tersebut.
"Ya setiap warga negara berhak menggunakan hak-hak hukumnya dan membawa segala persoalan yang dia hadapi ke proses hukum. Itu tentu kita hormati," tukas dia. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDI Perjuangan bersama partai koalisi dan tim pemenangan beserta relawan fokus saat ini memenangkan Ganjar dan Mahfud.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, posisi Jokowi di PDIP akan dia diskusikan jika ada momen bertemu dengan Presiden.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui PDI Perjuangan selama dua periode ini merupakan pengusung Jokowi sebagai Presiden.
Baca SelengkapnyaMK telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan 01 dan 03.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik
Baca SelengkapnyaMenaker Ida dan Kakak Cak Imin Dipanggil Jokowi, Lobi PKB Gabung Koalisi Prabowo?
Baca SelengkapnyaTim Pembela Prabowo-Gibran meyakini hasil PTUN tidak akan diterima dan permainan telah selesai.
Baca SelengkapnyaUsai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca Selengkapnya