'Pemilu 2024 Ancam Kesehatan Penyelenggara Karena Harus Kerja Ekstra'

Merdeka.com - Pengamat politik hukum dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dewi Haryanti berpendapat, pemilu serentak yang direncanakan tahun 2024 berpotensi mengancam kesehatan para penyelenggara pemilu, yang mengakibatkan mereka tidak dapat bekerja secara optimal. Pemilu 2024 menjadi sejarah baru demokrasi karena Pileg, Pilpres dan Pilkada digelar serentak di tahun sama.

"Pemilu serentak menyebabkan penyelenggara harus bekerja secara ekstra yang dapat mengancam kesehatan karena kelelahan sehingga tidak bisa bekerja optimal," kata Dewi di Tanjungpinang dilansir Antara, Kamis (14/10).

Mantan anggota KPU Tanjungpinang itu menjelaskan kinerja penyelenggara pemilu juga tidak dapat maksimal jika bimbingan teknis terhadap penyelenggara tidak optimal mengingat banyak tanggung jawab yang harus dilakukan selama pemilu.

"Jika regulasinya tidak tegas dan jelas, karena harus mengubah peraturan perundang-undangan, maka akan memunculkan berbagai permasalahan yang akan berimplikasi pada pemilu ulang atau penundaan sebagian tahapan pemilu," ujarnya, yang juga dosen pengampu mata kuliah Pemilu dan Demokrasi.

Ia mengatakan pelaksanaan pemilu serentak menyebabkan penyelenggara pemilu dapat menghemat penggunaan anggaran negara, yang paling besar dipergunakan untuk membayar honor penyelenggara, termasuk untuk penyelenggara adhoc.

"Kalau pemilu serentak, honor cukup dibayar untuk satu kegiatan pemilu serentak saja," ucapnya.

Selain itu, menurut dia, penyelenggara pemilu juga dapat menghemat anggaran untuk pengadaan logistik, dan biaya bimbingan teknis penyelenggara pemilu.

"Masyarakat maupun penyelenggara tidak direpotkan dengan adanya verifikasi pemilih untuk kepentingan penetapan daftar pemilih secara berulang," tuturnya.

Akademisi, Robby Patria, yang juga mantan Ketua KPU Tanjungpinang, mengatakan hal yang sama. Beban penyelenggara pemilu serentak 2024 semaki berat karena harus menyiapkan dua pemilihan dalam satu waktu.

"Tahapan pemilu tentu beririsan antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Misal, pemungutan suara pileg dan pilpres pada April 2024, lalu pilkada-nya November 2024, maka saat sedang tingginya beban kerja penyelenggara pada April dan Mei, saat bersamaan mereka harus siapkan tahapan pilkada antara lain pemutakhiran data pemilih dan pencalonan perseorangan," ujarnya.

Sementara sisi positif pemilu serentak 2024 yakni efisiensi anggaran. Satu tahun penyelenggaraan, maka bisa dituntaskan seluruh proses elektoral.

"Tidak perlu berkali-kali merekrut petugas, terutama tingkat adhoc," katanya.