Pemilu di Aceh masih diwarnai kekerasan dan politik uang

Merdeka.com - Masyarakat sipil di Aceh yang tergabung dalam Jaringan Pemilu Aceh (JPA) menilai pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di Aceh masih diwarnai sejumlah praktik kekerasan, intimidasi dan politik uang. Sehingga tidak boleh disebutkan pileg di Aceh berjalan lancar, aman, jujur dan adil.

"Pemilu di Aceh itu masih sarat dengan praktik kecurangan, intimidasi dan praktik kekerasan lainnya, termasuk politik uang," kata anggota JPA dari perwakilan Aceh Institute, Jafar Sulaiman Ali, Jumat (11/4) pada merdeka.com dalam konferensi pers di Media Center KIP Aceh.

Elemen sipil juga sangat menyayangkan proses pemilu di Aceh yang ketiga kalinya pasca-konflik masih terjadi praktik kekerasan. Praktik politik seperti itu telah merusak pondasi demokrasi yang telah dirajut dalam bingkai perdamaian di Aceh.

Dia melanjutkan, karut marutnya pileg di Aceh menyebar di berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Bahkan praktik curang itu tidak hanya dilakukan oleh caleg, tetapi juga dilakukan oleh partai politik secara masif, sistematis dan terstruktur.

Sedikitnya, Aceh Institut mencatat 3 kasus politik uang dilakukan calon DPR RI dan caleg DPR Aceh. Demikian juga ditemukan caleg DPRK Dapil 9 Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.

Kemudian ada dari Partai Amanat Nasional (PAN) tertangkap tangan membagikan uang pada masyarakat. "Caleg dari PAN itu dilakukan antara pukul 22.00 sampai 23.00 WIB," imbuhnya.

Sementara itu caleg DPR RI didapati membagi-bagikan paket di beberapa Lapas di Banda Aceh. Dalam paket tersebut berisi uang Rp 50 ribu dan juga ada mi instan dan beberapa bahan makan lainnya.

Informasi yang berhasil dihimpun merdeka.com, paket yang beredar di dalam Lapas tersebut milik caleg DPR RI dari Partai Keadilan sejahtera (PKS) atas nama Nasir Djamil. Dimana Nasir Djamil saat ini masih menjadi anggota Komisi III DPR RI.