Follow
Pemohon sayangkan pasal pengutamaan caleg perempuan berlaku 2019
Merdeka.com - Kuasa Hukum Pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan Abdul Hamim Jauzie mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasal yang diujikan adalah Pasal 8 ayat 2 huruf (e), Pasal 55, penjelasan Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 215 huruf b.
Namun, Abdul menyayangkan putusan MK tersebut berlaku pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang bukan pada pemilihan umum tahun ini.
"Prinsipnya kita mengapresiasi permohonan yang kita ajukan dan diterima. Tetapi kan mepet pemilu sekarang. Jadi diberlakukan 2019. Jika MK cepat proses sebenarnya bisa 2014 tetapi agak lama jadi kami sayangkan saja. Ada dua pasal yang kita uji dan dua2nya berlaku 2019," ujar Abdul yang ditemui di Gedung MK, Rabu (12/3).
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Mengapa UU Pemilu terbaru diterbitkan? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Bagaimana UU Pemilu memastikan keadilan? Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:• Mandiri• Jujur• Adil• Berkepastian Hukum• Tertib• Terbuka• Proporsional• Profesional• Akuntabel• Efektif• Efisien
-
Kapan UU Pemilu dibuat? Di Indonesia, pemilu diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Abdul menegaskan seharusnya MK memberlakukan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD pasal 56 ayat 2 pada pemilihan umum tahun ini. Lalu, pasal 215 huruf b dapat diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang.
"Kami sangat sayangkan, kenapa pasal 56 yang diuji kami tidak berlaku saat ini. Tetapi untuk pasal 215 itu bisa diberlakukan pada 2019. Namun, MK mengabulkan kedua, tetapi berlaku pada 2019 mendatang," kata dia.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 56 ayat 2 dan pasal 215 huruf b. MK mengabulkan permohonan caleg perempuan untuk diistimewakan walaupun memperoleh suara yang sama dengan caleg laki-laki.
"MK menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini," ujar Wakil Ketua MK Arief Rahmat Hidayat.
Dalam putusannya, MK mengabulkan pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pada uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasal yang diujikan adalah Pasal 8 ayat 2 huruf (e), Pasal 55, penjelasan Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 215 huruf b. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahkamah Konstitusi putuskan mengubah aturan Undang-Undang Pilkada mengenai aturan pencalonan kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Misalkan, caleg Dapil Jabar 3 mengaku suaranya hilang saat penghitungan
Baca Selengkapnya
Syarat Keterwakilan Perempuan Tak Sesuai, MK Minta PSU Pileg DPRD Gorontalo Dapil 6
Baca Selengkapnya
Keempat parpol yang dimaksud PKS adalah PKB, Gerindra, NasDem dan Demokrat.
Baca Selengkapnya
Perludem mengkritik keras putusan MA yang dianggap gagal menafsirkan UU
Baca Selengkapnya
Putusan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 ini diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora dibacakan di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
Baca Selengkapnya
Gugatan yang diajukan Brahma berubah sehingga wakil gubernur diharapkan bisa menyalonkan diri sebagai capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnya
Penolakan itu disampaikan majelis hakim MK dalam sidang digelar hari ini.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.
Baca Selengkapnya
Dalam sidang tersebut, pemohon memutuskan untuk membatalkan atau mencabut gugatan tersebut.
Baca Selengkapnya