Pemuda Muhammadiyah sebut dana aspirasi anggota DPR tak masuk akal

Merdeka.com - Koalisi Kawal Anggaran yang terdiri dari ICW, Pemuda Muhammadiyah, Formappi, dan Perludem menolak rencana dana aspirasi DPR senilai Rp 11,2 triliun. Kata mereka, kisaran setiap anggota menerima Rp 20 miliar adalah sesuatu yang tak masuk akal dan berpotensi korupsi, praktik rente dengan pejabat daerah serta mengacaukan sistem anggaran dalam APBN.

"Dana aspirasi itu nir-nalar. Tidak jelas, tugas dan fungsi enggak beres. Mereka masuk ke hal yang bukan fungsi mereka," kata Anggota Pemuda Muhammadiyah, Fadil dalam diskusi 'Tolak Dana Aspirasi' di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata IV, Jakarta Selatan, Senin (15/6).

Lanjut Fadil, rencana dana aspirasi anggota DPR merupakan bukti tidak berjalannya fungsi DPR sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Kata dia, DPR mempunyai fungsi pengawasan bukan pembangun yang seharusnya merupakan kerja eksekutif.

"Kalau kegiatan uang mereka cepat. Mereka tugasnya apa sih? Pengawas atau pembangun?" lanjut dia.

Dia mengatakan alasan DPR mengadakan dana aspirasi guna mempersempit ketimpangan pembangunan di daerah tidak masuk akal. Hal tersebut justru memperlebar kesenjangan antara pusat dan daerah serta memperlebar ketimpangan.

"Coba berapa perwakilan Bengkulu di DPR atau Papua? Jakarta punya 41 perwakilan. Kalau jadi 20 miliar satu orang, anda bayangkan berapa jauh kesenjangan dan ketimpangan itu akan terjadi," papar dia.

"Padahal ada DAK dan DAUK. Ini tidak dioptimalkan. Tambah dana aspirasi ini logika mempersempit itu makin jadi memperlebar kesenjangan," imbuh dia.

Sementara itu, Peliti Perludem, Hafi Ramadiel menilai, dana aspirasi yang diwacanakan oleh DPR adalah bukti partai politik tidak bekerja selama ini. Sebab, kata dia, partai sebagai penyalur aspirasi rakyat mempunyai tugas memberi tahu anggotanya di DPR untuk menjalankan fungsinya.

"Gagasan dana aspirasi jadi bukti parpol tidak bekerja. Parpol harus kerja sampai hal kecil di masyarakat. Parpol bisa sampaikan ini, itu ke DPR. Ini tidak, keduanya jalan masing-masing," pungkas dia.