Pemuda NTT laporkan Herman Hery ke MKD, tapi ditolak
Merdeka.com - Perwakilan Advokasi Kebijakan Publik Forum Pemuda dan Mahasiswa NTT, Muhammad Adnan melaporkan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Herman Hery kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Hal tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik Herman yang mengancam dan memaki Perwira Dit Resnarkoba Polda NTT AKBP Albert Neno setelah melakukan razia miras.
Mereka langsung menemui Ketua MKD Surahman Hidayat. Namun Surahman menolak aduan mereka dengan alasan masih pada masa reses DPR. Maka dari itu, dia tak diperkenankan menerima aduan.
"Jadi ke sekretariat saja. DPR lagi reses. Ke sekretariat saja, kalau saya terima salah," kata Surahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/12).
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
Namun aduan Adnan juga ditolak sekretariat MKD. Sebab dalam surat aduannya, Adnan menujukan kepada Plt Ketua DPR yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Dalam aduannya, Adnan menuding Herman memiliki bisnis minuman keras di Daerah Pemilihannya yaitu Nusa Tenggara Timur II.
"Patut diduga saudara Herman Hery ini punya usaha miras yang itu melanggar peraturan undang-undang sehingga ditertibkan polisi," kata Adnan.
Dia berharap, MKD langsung proses dugaan pelanggaran kode etik tanpa harus menunggu laporan. Menurutnya, MKD bisa proaktif melakukan penelusuran sejak dini.
"Kita harapkan MKD cepat turun tangan untuk menyelesaikan ini. Untuk membersihkan harkat dan martabat dewan ini. Laporannya ada, kejadiannya ada, terus kemudian sudah dibuat laporannya juga sama yang bersangkutan. Kami pemuda NTT berkepentingan jangan sampai wakil kita seperti ini kelakuakuannya," ujarnya.
Adnan menuding bahwa Herman berani memberikan ancaman fisik kepada Perwira Dit Resnarkoba Polda NTT AKBP Albert Neno setelah razia miras. Menurutnya kinerja kepolisian akan terganggu.
"Ada anggota dewan yang berani mengancam, ada ancaman fisik, keselamatan kepada aparat negara. Ketika ada pdrusahaan yang melanggar itu harus ditindak, apalagi dari Komisi III. PDIP juga harus mengevaluasi terkait posisi dia sebagai wakil dari NTT," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah 4 periode menjabat, anggota Komisi VII DPR, Herman Hery memilih 'pensiun' dari DPR.
Baca SelengkapnyaAksi massa yang menuntut DPR untuk mematuhi Putusan MK terkait pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca Selengkapnya"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca SelengkapnyaAksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca SelengkapnyaMahasiswa dan masyarakat menggelar demo di gedung DPR/MPR, Kamis 22 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaIMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Baca SelengkapnyaBarikade besi polisi tersebut berjarak sekitar 10 meter di bagian dalam gerbang yang roboh.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI fraksi PDIP Ario Bimo meminta MKD tidak memproses aduan tersebut.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca SelengkapnyaThomas Lembong ikut dalam barisan unjuk rasa #KawalputusanMK di Gedung DPR
Baca Selengkapnya