Pemungutan suara banyak masalah, KPU disebut tidak profesional
Merdeka.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengungkap terjadinya pelanggaran di lima wilayah DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 kemarin. Dalam pemaparannya, KIPP menjelaskan sebagian pelanggaran dikarenakan ketidakprofesionalan para penyelenggara Pemilu.
"Hasil pantauan oleh KIPP Jakarta pada proses pemungutan suara di 5 wilayah DKI dengan melibatkan 100 orang relawan terdapat beberapa kategori pelanggaran," kata anggota peneliti KIPP Jojo Rohi saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Senin (14/4).
Adapun kategori pelanggaran meliputi, netralitas penyelenggara, ketidakprofesionalan penyelenggara dan sterilisasi lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
-
Apa contoh pelanggaran administrasi pemilu? Contoh pelanggaran administrasi pemilu mengacu pada tindakan atau praktik yang membahayakan integritas proses pemilu.
"Hampir semua lokasi TPS yang dipantau oleh para relawan KIPP Jakarta, KPPS tidak melakukan pemeriksaan jari tangan apakah sudah ada tinta atau belum dan juga pemilih yang membawa kamera HP di dalam lokasi TPS," terang Jojo.
Masalah lain yang muncul dalam Pileg kemarin, kata Jojo, yakni kurangnya perhatian para penyelenggara Pemilihan terhadap kerahasiaan pemilih.
"Kondisi lain seperti tidak dipasangnya Daftar Pemilih (DPT), kondisi TPS dan bilik suara yang tidak menjamin kerahasiaan suara pemilih dalam menentukan pilihannya, serta tidak sterilnya lokasi TPS dari atribut kampanye dalam radius 200 meter menjadi pelanggaran yang ditemukan oleh timnya," lanjutnya.
Selain itu, adanya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang mempengaruhi pemilih sampai ditemukannya surat DPRD antar Dapil di wilayah Jakarta yang tertukar menjadi persoalan tambahan lainnya. "Yang mengakibatkan harus dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa lokasi TPS di DKI," tambahnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca SelengkapnyaSebagian besar aduan yang masuk didominasi tentang rekrutmen penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Hasyim Asy'ari melaporkan 181 anggota PPK, PPS, dan KPPS meninggal
Baca SelengkapnyaRekomendasi itu akan dilakukan secara berjenjang hingga diputuskan oleh tingkat KPU Kabupaten/Kota.
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaSimulasi pencoblosan calon presiden dan wakil presiden dengan surat suara yang hanya menampilkan dua kolom pasang calon menuai kritik dari berbagai pihak.
Baca SelengkapnyaKPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid
Baca SelengkapnyaGangguan terjadi karena ada ketidakpuasan pemilih dengan layanan KPPSLN.
Baca SelengkapnyaLaporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca SelengkapnyaJPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnya