Penantang Airin merasa diperlakukan tak adil oleh KPU dan Panwaslu
Merdeka.com - Calon wali kota Tangerang Selatan nomor urut satu, Ikhsan Modjo menyindir KPUD dan Panwaslu Tangerang Selatan (Tangsel) lantaran terlambat dalam distribusi alat peraga untuk kebutuhan kampanye.
"Saya berharap, pilkada Tangerang Selatan bisa berkualitas. Tapi, awalnya saja sudah tidak berkualitas. Seperti yang saya dan Pak Arsid (calin Wali Kota nomor urut dua) alami, keterlambatan pemberian alat peraga kampanye dari KPUD. Itu kan sudah merugikan saya dan Pak Arsid yang penantang dalam pemilihan ini, beda dengan Bu Airin," kata Ikhsan saat menghadiri diskusi bertajuk 'Meningkatkan Partisipasi dan Pilkada Berkualitas' yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tangerang Selatan, Senin (30/11).
Ikhsan juga menyindir kinerja Panwaslu Tangsel belum maksimal. Sebab banyak laporan dari kubunya yang tidak diproses dengan baik. Dia juga menuding putusan Panwaslu Tangsel tidak adil dan hanya menguntungkan pasangan calon wali kota lain.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana Gus Ipul menilai PKB? Keras! Ulama NU Gus Ipul Blak blakan Cak Imin & PKB Tak Naikkan Pamor Anies
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
"Jika seperti ini terus, saya yakin, tingkat partisipasi publik sebagai pemilih di tanggal 9 nanti, tidak akan sampai 50 persen," tutur Ikhsan.
Dalam diskusi ini turut hadir komisioner KPUD Tangerang Selatan Badrusalam dan Ketua Panwaslu Tangsel Muhammad Taufiq MZ serta anggotanya Muhamad Acep. Mereka duduk persis di depan Ikhsan dan dua calon wali kota lainnya, Arsid dan Airin Rachmi Diany.
Mendengar kritik itu, perwakilan KPUD maupun Panwaslu tidak memberi tanggapan apa-apa. Panitia juga tidak memberi waktu kedua pihak itu untuk menanggapi pernyataan Ikhsan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu Anies-Cak Imin, Senin (22/4)
Baca SelengkapnyaEnny mengungkap tentang ketidaknetralan sejumlah Pj Gubernur saat Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca SelengkapnyaSebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca SelengkapnyaTim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan dalil-dalil kubu Anies-Imin soal pencalonan Prabowo-Gibran tidak memenuhi syarat formil.
Baca SelengkapnyaLaporan terhadap Cawapres Muhaimin Iskandar begitu cepat diproses oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPaslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menyatakan akan mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaSaldi juga meyakini sebagian Pj kepala daerah tidak netral selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra menyampaikan poin-poin pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan sengketa Pilpres 2024 Anies-Cak Imin.
Baca SelengkapnyaTiga hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan sengketa Pilpres 2024 Anies-Cak Imin.
Baca SelengkapnyaMaruf Amin bahkan menyebut KPU tak layak untuk menyelenggarakan Pilkada.
Baca SelengkapnyaMegawati mencontohkan, hukum dimanipulasi adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90.
Baca Selengkapnya