Pencatutan nama Jokowi, Setnov harus mundur selama diperiksa MKD

Merdeka.com - Menteri ESDM Sudirman Said telah melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus pencatutan nama Presiden Jokowi terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. MKD diminta transparan mengusut kasus ini dan politikus Golkar itu diminta mundur sementara sampai MKD membuat keputusan.

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri meminta rapat-rapat MKD dalam kasus Setnov harus dilaksanakan secara terbuka, mulai dari pemeriksaan hingga pengambilan keputusan.

"Hal ini untuk memastikan proses penanganan etik berada pada koridor undang-undang dan kode etik DPR. Selain hal tersebut mengingat posisi terlapor merupakan ketua DPR, meminta agar MKD bertindak imparsial dan tidak menerima intervensi apapun dan takut dengan tekanan dari pihak manapun (Pasal 11 ayat (1) Kode Etik)," ujarnya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (17/11).

Ronald juga mengingatkan preseden buruk dari tertutupnya pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus Donald Trump, yang tidak transparan dan akuntabel.

"Kegagalan untuk menjalankan proses pemeriksaan etik dalam kasus ini secara terbuka akan membuat semakin terpuruknya wibawa DPR. Terlebih terlapor adalah Ketua DPR. Preseden membuka persidangan etik telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akil Mochtar. DPR hendaknya mengikuti preseden yang baik tersebut untuk mencegah keterpurukan wibawa parlemen lebih buruk lagi," imbuhnya.

Dia memaparkan, transparansi dan akuntabilitas MKD bisa diwujudkan dengan cara menyampaikan ke publik rencana dan jadwal pemeriksaan pihak-pihak terkait, keterlibatan tenaga ahli yang independen dan kredibel, penunjukkan tim kecil (jika dibutuhkan) yang tidak berasal dari fraksi yang sama dengan anggota DPR teradu, memprioritaskan rapat-rapat terbuka hingga tahap pengambilan keputusan secara kolektif dengan melibatkan seluruh anggota MKD, yang dilakukan di ruang rapat MKD.

"Untuk itu Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) mendesak terlapor untuk secara sementara mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR sampai ada putusan tetap dari MKD," pungkasnya.