Pendemo tolak Ahok, Mega sebut 'mereka dibayar dan tak tahu aturan'

Merdeka.com - Kampanye dan aksi blusukan yang dilakukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di sejumlah daerah, beberapa kali diadang dan ditolak sekelompok orang. Kabar ini sudah sampai ke telinga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Mega melihat ada dua kemungkinan masyarakat yang menolak kampanye calon petahana ini. "Kalau ada mereka yang menolak ada dua hal kemungkinan, pertama mereka dibayar. Kedua, mereka tidak tahu aturan," ujar Megawati usai memimpin rapat internal PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (17/11).

Mega menegaskan, meski calon gubernur yang diusung PDIP itu sudah menjadi tersangka tapi pasangan ini masih memiliki hak untuk kampanye dan ikut serta dalam Pilkada. Lebih lanjut Mega mengingatkan semua pihak untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam kasus yang tengah menjerat Ahok.

"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum memiliki azas praduga tak bersalah, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum," ujarnya.

Mega menegaskan pihaknya menghormati segala proses hukum yang berjalan. Dia pun enggan mengomentari lebih jauh soal penetapan Ahok sebagai tersangka.

"Terkait dengan penetapan tersangka terhadap Basuki atau terkenal dengan sebutan Pal Ahok, PDIP menjadikan itu peristiwa tersebut sebagai pembelajaran dan kami menghormati proses pelaksanaan secara hukum," kata Mega.