Pendidikan politik diperlukan untuk capat target partisipasi politik

Merdeka.com - Pendidikan Politik merupakan salah satu cara untuk mentransformasikan nilai, ideologi dan norma politik ke dalam masyarakat. Khususnya kepada calon pemilih pada pemilihan umum, dan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif harus disambut gembira yang akan dilangsungkan pada 17 April 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan La Ode Ahmad selaku Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri disampaikan pada Pembukaan Kegiatan Penerapan Best Practice Dialog Politik dan Pendidikan Politik, Hotel Pacific Palace, Selasa (8/9) di Kota Batam.

La Ode Ahmad mengatakan pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan beragama.

"Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik yang demokratis. Untuk mewujudkan negara demokrasi salah satunya melalui pesta demokrasi yang sesuai dengan harapan. Proses demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik," papar La Ode Ahmad.

dialog pendidikan politik ©Ditjen Pum

Direktur Poldagri tersebut juga menyatakan, dalam mencapai target peningkatan partisipasi politik, dibutuhkan dialog politik yang lebih massif serta pendidikan politik. "Melalui dialog dan pendidikan politik diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi berdemokrasi dalam meningkatkan pengetahuan politik bagi masyarakat untuk mendorong peningkatan partisipasi secara maksimal dalam sistem politik," imbuhnya.

Menurut La Ode Ahmad, dengan memahami demokrasi maka bisa menciptakan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yakni adanya keinginan dan kemampuan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Demikian juga melahirkan sikap toleransi atas adanya perbedaan ide dan pandangan politik yang ada dimasyarakat, adanya kesadaran untuk menghadirkan penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur yang tidak menggunakan kekerasan, dan mengakui serta menghargai adanya keanekaragaman serta adanya jaminan tegaknya keadilan. Untuk itulah pentingnya pemahaman politik melalui dialog politik dan pendidikan politik.

"Demokrasi memberi ruang kepada rakyatnya untuk memberikan "suara" dan mengungkapkan kepentingan masing-masing, namun jangan sampai melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan diwarnai oleh hadirnya partai politik sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang mewakili aspirasi rakyat," imbuh Direktur Poldagri.

Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya politik, Cahyo Ariawan juga mengatakan dalam laporannya bahwa penyelenggara kegiatan dialog politik dan pendidikan politik ini dilaksanakan dalam rangka mensukseskan agenda demokrasi pemilu serentak 2019, yakni guna meningkatkan partisipasi masyarakat demi memperoleh legitimasi kepemimpinan bangsa melalui pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang.

"Partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemilu 2019 nanti juga disertai secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dengan demikian pemilu 2019 akan dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai legotimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya," imbuh Cahyo.