Pendiri Demokrat: KLB Digelar Pertengahan Maret, Persiapan Sudah Selesai

Merdeka.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat hampir dipastikan akan digelar. Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan yang mendorong KLB, mengungkap KLB akan digelar pada pekan pertama atau kedua bulan Maret ini.

"Bulan Maret. Mungkin Minggu pertama atau kedua. Tapi nanti H-3 kita akan beritahu dan ekspose," ujar Hencky kepada wartawan, Selasa (2/3).

Namun, mengenai tempat KLB Hencky masih merahasiakannya. Dia pastikan sudah final.

"Belum saya ekspose juga. Tapi itu barang jadi. Kesiapan kita sudah selesai," ucapnya.

KLB diklaim sudah mendapat dukungan 380 DPC atau 70-80 persen pemilik suara Partai Demokrat. Hencky membantah klaim DPP Partai Demokrat bahwa KLB ini ilegal.

"Kalau ilegal ya silakan bicara dari sisi hukum ya. Kalau ilegal, kalian menetapkan AD/ART itu pun ilegal karena tidak diplenokan," tegasnya.

Mengenai kandidat ketua umum, Hencky mengatakan tokoh itu bisa dari internal partai bisa juga dari luar. Salah satu dari luar Demokrat adalah Moeldoko yang akan didorong sebagai calon ketua umum.

"Mudah-mudahan beliau bersedia. Kita akan tawarkan nanti di forum kalau memang siap. Tidak hanya pak Moeldoko. Siapapun yang nanti dari luar atau dalam ya monggo," ucapnya.

Ketua panitia KLB ini dipegang oleh Jhoni Allen. Turut juga terlibat di antaranya Darmizal dan Tri Yulianto.

"Saya dorong aja. Kalaupun saya di kepanitiaan situ, saya cuma paling tidak pembina, penasehat. Kami pendiri hanya ingin sebagai SC," pungkasnya.

KLB Ilegal

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, upaya gerakan kudeta Partai Demokrat tidak mungkin terjadi. Jika Kongres Luar Biasa jika digelar pasti inkonstitusional dan ilegal.

"Kalau para pelaku GPK PD masih berencana melakukan KLB, sudah pasti itu inkonstitusional dan ilegal," katanya dalam keterangannya, Senin (1/3).

KLB menjadi inkonstitusional karena perlu persetujuan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi.

"Masak Mas AHY mau mengkudeta diri sendiri?" jelas Herzaky.

Ditambah, ada syarat 2/3 dari 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC untuk menggelar Kongres Luar Biasa. Namun, kata Herzaky, semuanya telah menyatakan setia kepada AHY sebagai ketua umum dan menolak KLB.

"Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," tegasnya.

Herzaky menyarankan para mantan kader Demokrat yang telah dipecat tidak perlu memberikan pernyataan pepesan kosong. Ia meminta mereka tidak perlu buat kisruh.