Follow
Pendiri PAN: Soeharto kini sedang dihidup-hidupkan lagi
Merdeka.com - Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha angkat bicara soal pilkada melalui DPRD yang belum lama disahkan oleh DPR. Abdillah mengatakan bukan tidak mungkin ke depannya Koalisi Merah Putih bakal mengubah undang-undang soal pemilihan presiden secara langsung menjadi melalui MPR seperti era Orde Baru dulu.
"Indikasinya misal Titiek Soeharto mau dijadikan wakil ketua MPR. Soeharto sekarang dihidup-hidupkan lagi logo-logo sama semboyannya," kata Abdillah kepada merdeka.com, Senin (29/9).
Abdillah juga mengritik rekannya yang dulu menjadi motor Reformasi, Amien Rais, karena kini justru mendukung pilkada lewat DPRD.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Bagaimana UU Pemilu terbaru diubah? Undang Undang Pemilu tersebut terbit pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang Undang yang lebih adaptif.
-
Apa perubahan UU Pemilu terbaru? Salah satu perubahan yang tercantum pada Undang Undang Pemilu terbaru ini adalah Pasal 10A yang mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi-provinsi baru.
-
Bagaimana AHY mau revisi UU Pemilu? AHY meminta anggota DPR dari Fraksi Demokrat untuk mendorong revisi UU Pemilu.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
Apalagi, Amien Rais juga bergabung dengan barisan Koalisi Merah Putih yang mencoba mengganggu pemerintahan mendatang melalui parlemen.
"Sekarang sudah menuju kekuasaan legislatif, menyusun kekuasaan eksekutif di daerah-daerah untuk mengepung kekuasaan Jokowi-JK. Kalau dibiarkan terus kita akan kembali ke zaman pra-Reformasi," katanya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres
Baca Selengkapnya
Bamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca Selengkapnya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Pelantikan untuk presiden dan wakil selanjutnya juga akan menggunakan ketetapan MPR.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca Selengkapnya
Dewan Pertimbangan Presiden menjadi salah satu yang ikut dikaji.
Baca Selengkapnya
Wacana amandemen UUD 1945 dihembuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla
Baca Selengkapnya
Menurut Cak Imin, 30 tahun merupakan momentum perubahan sistem pemerintahan
Baca Selengkapnya
Jokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan siap kembali menjabat sebagai pimpinan tertinggi di PDIP.
Baca Selengkapnya
Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR
Baca Selengkapnya