Peneliti LIPI minta Jokowi fokus tuntaskan janji, ketimbang sibuk cari Cawapres
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo akan kembali maju sebagai Calon Presiden di Pilpres 2019 mendatang. Sekarang ia tengah sibuk untuk mencari calon wakil presiden di pesta politik tersebut.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan, seharusnya Jokowi mengevaluasi kinerja dan janji kampanye selama kurang lebih empat tahun ini. Kata dia, Mantan Gubernur DKI jangan hanya fokus mencari calon wakil presiden untuk 2019.
"Janji politik adalah utang, oleh sebab itu semestinya Pak Jokowi lebih fokus menuntaskan janji politik itu, ketimbang sibuk menimang-nimang calon wapres," kata Haris dalam diksusi bertajuk Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi, di Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Mengapa Jokowi ingin Pemilu 2024 Jurdil dan Luber? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Menurutnya, dalam Pilpres 2019 cenderung menampilkan elektabilitas calon saja. Padahal, kata Haris, momen Pilpres seharusnya dijadikan bahan introspeksi pemerintahan.
"Yang muncul soal lebih kepada elektabilitas, padahal mestinya ini momen apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi dan apa yang belum serta dimana kendalanya," ucapnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menuturkan, masa pemerintahan Jokowi hanya mementingkan pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia. Sedangkan infrastruktur hukum dan demokrasi terbengkalai.
"Sekalipun Jokowi membangun infrastruktur di setiap daerah, tetapi infrastruktur hukum dan demokrasi masih terbelenggu," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi Arie diketahui merangkap jabatan. Selain sebagai Menkominfo, juga ketum Projo.
Baca SelengkapnyaLuhut memilliki sejumlah kriteria sosok presiden idaman.
Baca SelengkapnyaMekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, partai politik masih mencari format koalisi yang jelas. Selain itu, cawapresnya juga belum jelas.
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaHasto pun mengaku, jika Megawati Soekarnoputri tengah melakukan kontemplasi serta pengkajian.
Baca SelengkapnyaMPR Yakin Masyarakat Memaafkan Jokowi, Tapi Perlu Ungkap Janji yang Sudah Ditepati dan Belum
Baca SelengkapnyaDia tak mau stabilitas ekonomi terganggu hanya karena situasi tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaIa menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaRizieq menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 30 September 2024
Baca SelengkapnyaKepada sejumlah calon kepala daerah yang sowan, Jokowi yang mengaku memiliki data di setiap daerah, menyampaikan sejumlah pesan penting.
Baca Selengkapnya