Peneliti LIPI Sarankan Jokowi Minta Maaf Karena Salah Data di Debat Kedua
Merdeka.com - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan agar calon presiden yang keliru dalam pemaparan data saat debat capres kedua pada 17 Februari lalu meminta maaf.
"Seharusnya segera setelah perdebatan terjadi itu Pak Jokowi menyatakan minta maaf. Minta maaf bahwa apa yang disampaikan itu keliru. Sayang itu tidak dilakukan," kata Siti saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Selasaan, Topic of The Week "Rezim Jokowi, Menebar Hoaks dan Kebohongan?" di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (26/2), dikutip dari Antara.
Menurut dia, sebaiknya para paslon, bila tak tahu pasti mengenai data berupa angka, lebih baik menyampaikan ke publik dengan kalimat/diksi yang tak menimbulkan polemik, misalnya dengan kalimat 'Kalau tidak salah'.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi? 'Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan,' kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029. 'Baik tugas-tugas saat ini, beliau sebagai Menhan maupun tugas-tugas kepresidenan Pak Prabowo nanti,' jelas dia.
"Siapapun yang menjadi capres wajib menyampaikan yang benar, dan ini yang didengar publik ketika berkata soal angka. Kalau tidak tahu, calon lebih baik kalau tidak tahu katakan saja mohon maaf datanya kalau gak salah segini agar tidak salah banget," katanya.
Menurut dia, kekeliruan data termasuk kesalahan fatal karena debat berfungsi sebagai ajang memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk menghindari kekeliruan serupa, Siti mengimbau pasangan capres-cawapres untuk memberi tahu publik bahwa data yang disampaikan adalah data perkiraan.
Dia pun memaklumi apabila pasangan calon menyampaikan argumen yang tidak lengkap pada saat debat capres-cawapres karena waktu untuk menjawab pertanyaan sangatlah singkat, paling lama dua menit.
"Ketika harus dua menit jawab pertanyaan apalagi dengan data, jadi bisa dipahami apa yang disampaikan capres tidak utuh. Argumen tidak utuh. Karena dalam dua menit tidak cukup," kata Siti.
Selain itu, ia berharap pada debat putaran ketiga mendatang dapat menggali substansi masalah dan tema yang didebatkan. "Kami usulkan agar kontestasi melalui debat ketiga jauh mencerahkan, edukatif, jauh dari urusan privat," ujarnya.
Selain Siti Zuhro, diskusi yang digelar Seknas Prabowo-Sandi setiap pekan itu juga dihadiri sejumlah pembicara lainnya. Di antaranya mantan Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas, dosen dan pengamat Tony Rosyid, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburrokhman, dan dosen Beti Nurbaiti.
Diketahui, dalam debat kedua terjadi sejumlah kesalahan data yang dilakukan oleh Jokowi. Di antaranya tentang kebakaran hutan yang disebut selama tiga tahun terakhir tak ada lagi. Lalu terkait konflik agraria yang disebut Jokowi tak lagi ada.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf membela capres Joko Widodo yang dinilai menggunakan data yang salah. Wakil Direktur Saksi TKN Achmad Baidowi mengatakan, salah sebut adalah hal yang biasa.
Apalagi dalam debat kedua ditekankan tidak membawa sontekan. Karena itu penggunaan catatan diminimalisir, meski sebetulnya diperbolehkan.
"Ya karena semalam sifatnya bukan hafalan begitu," kata politisi PPP itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/2).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan oleh Jokowi yakni mempertanggungjawabkan kebijakan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas semua kesalahan selama sepuluh tahun menjabat sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaDeddy pun menantang Jokowi untuk mencabut aturan yang membuat rakyat menderita.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi mewariskan masalah yang cukup besar pada sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan tidak semua data keamanan negara bisa dibuka sembarangan.
Baca SelengkapnyaJokowi memohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep menilai, bahwa seorang presiden juga tidak luput dari kesalahan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai banyak pihak kecewa melihat debat capres kemarin
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai banyak pihak kecewa melihat debat capres kedua
Baca SelengkapnyaKetua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada masyarakat apabila ada kesalahan
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons permintaan maaf Presiden Jokowi jelang masa akhir jabatannya
Baca Selengkapnya