Pengamat Prediksi Demokrat akan Seperti Berkarya, KLB Abal Disahkan Kemenkum HAM

Merdeka.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat bakal digelar Jumat (5/3) ini. Pengamat politik Ujang Komarudin memprediksi hasil KLB ini bakal disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

"Ini ngeri-ngeri sedap, lucu, geli, aneh tapi nyata," ujar Ujang kepada wartawan, Jumat (5/3).

Sebab, Ujang melihat secara aturan AD/ART Partai Demokrat akan sulit KLB dilaksanakan. KLB perlu keputusan Majelis Tinggi dan memenuhi dukungan 2/3 pemilik suara. Sementara, persyaratan itu dinilai sulit terpenuhi.

"Saya melihatnya ini akan jadi KLB aspal, abal-abal, dan odong-odong," kata Ujang.

Namun, ia memprediksi hasil KLB bakal disahkan oleh Kemenkumham. Polanya mirip dengan apa yang terjadi di Partai Berkarya sebelumnya. Ketika hasil Munaslub menurunkan Tommy Soeharto mendapatkan SK kepengurusan dari Menkumham.

"Dan saya melihat Kemenkumham akan mengesahkan hasil KLB dari para pro kudeta," kata Ujang.

"Ini kan kejadiannya serupa dan sama dengan Partai Berkarya. Ada KLB abal-abal, dua minggu berikutnya disahkan oleh Kemenkumham. Jadi pola yang sama juga akan terjadi pada Partai Demokrat," jelasnya.

Sementara, menurut Ujang, jika Kemenkumham mengesahkan KLB ini bukan jadi blunder Presiden Jokowi. Malah ia menyoroti kejadian Berkarya sebelumnya bisa terjadi dan Jokowi tak ada mempermasalahkan.

"Selama ini kan partai lain juga hasil KLBnya disahkan. Buktinya Kemenkumhan aman-aman saja," ucapnya.

Partai Demokrat meminta perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional dari digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Demokrat mengirimkan surat permohonan itu kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam.

Seperti diketahui, sejumlah kader yang telah dipecat nekat menggelar KLB Demokrat hari ini. Sejumlah nama disiapkan menjadi calon ketua umum. Di antaranya, Moeldoko, Marzuki Alie dan Jhoni Allen Marbun.

"Menyikapi perkembangan situasi yang makin memburuk, ditandai oleh upaya penyelenggaraan KLB ilegal, pada hari Kamis, 4 Maret 2021, Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Jumat (5/3).