Pengamat: SBY panik sampai tuding TNI, Polri dan BIN tak netral di Pilkada

Merdeka.com - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan ada tanda-tanda aparat negara tidak netral dalam Pilkada serentak 2018 mendapat respons dari pengamat politik Universitas Brawijaya Fajar Ramadlan.

"Dari pernyataan Pak SBY kemarin di Madiun, kita bisa memberi tiga perspektif," kata Fajar saat dihubungi, Selasa (19/6).

Pertama, pernyataan SBY tersebut menjadi indikasi ada kepanikan bahwa calon yang diusung Demokrat dalam posisi tertinggal. Hal ini sejalan dengan narasi yang dibangun sebelumnya oleh Sekretaris Demokrat Jatim Renville Antonio bahwa kecurangan bisa menggagalkan pemenangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto, calon yang diusung Demokrat di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.

"Jika tidak panik, tidak mungkin menyasar dan memberi tudingan ke mana-mana," ujar Fajar.

Seperti diberitakan banyak media, SBY usai memimpin apel Demokrat Jatim di Madiun, Senin (18/6), mengaku khawatir aparat negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, maupun TNI memihak parpol tertentu dalam Pilkada 27 Juni mendatang.

"Saya mendengar banyak informasi, bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga banyak daerah-daerah yang lain, ada tanda-tanda ada niat yang barangkali membuat aparat negara tidak netral," kata SBY.

Perspektif kedua, menurut Fajar, akan lebih baik jika SBY justru melihat potensi penggunaan alat negara pada sekitar kelompoknya. "Misalnya, Khofifah kan mantan menteri sosial, tentu dia punya infrastruktur jaringan Program Keluarga Harapan (PKH) yang cukup besar cakupannya di Jatim. Itu kan ada potensi dimanfaatkan untuk pemenangan, mengapa Pak SBY tidak mengkritisi itu?" imbuh Fajar.

Selain itu, Gubernur Jatim saat ini, Soekarwo, adalah ketua Demokrat Jatim yang tak lain adalah motor pendukung Khofifah. "Mengapa Pak SBY tidak pula menyebut posisi Pak Soekarwo? Malah mengarahkan sasaran ke TNI, Polri, dan BIN," kata Fajar.

Adapun perspektif ketiga, sambung dia, sebagai presiden selama 10 tahun, SBY sebenarnya sudah paham tidak mudah untuk membawa BIN, Polri, dan TNI terlibat politik praktis. "Karena semua sudah tersistem. Presiden Jokowi pun sudah menegaskan bahwa aparat negara sepenuhnya netral dalam Pilkada," ujar Fajar.