Pengamat sebut kunker DPR hanya lahan cari proyek
Merdeka.com - Belum efektifnya kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPR RI, disesalkan oleh peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.
Dia menilai, kunjungan kerja itu seringkali hanya dijadikan lahan untuk mencari proyek, bagi para anggota DPR RI di sejumlah daerah kunker yang dikunjunginya.
"Kunker DPR lebih banyak dilakukan untuk meninjau proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah," ujar Lucius saat dihubungi, Selasa (17/5).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Bagaimana cara menghitung kehadiran anggota DPR? “Oh tadi disebutkan oleh Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR) yang memimpin, disebutkan berapa orang yang izin, berapa orang yang hadir,“ kata Puan, kepada wartawan, usai rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/7).
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
Lucius menilai, kunker anggota DPR yang kerap dilakukan tanpa perencanaan matang, mengakibatkan output setelah kunjungan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan sebenarnya bagi masyarakat di daerah pemilihan.
Padahal, lanjut Lucius, ada tugas lain yang semestinya bisa dilakukan anggota DPR pada saat kunker, seperti misalnya memantau pelaksanaan undang-undang, sosialisasi undang-undang, atau memberikan pendidikan politik.
"Selain itu, para anggota dewan itu sebenarnya juga bisa melakukan pengawasan APBN, di daerah yang menjadi lokasi kunjungannya tersebut. Jadi tidak melulu mengunjungi lokasi proyek atau calon lokasi proyek saja," pungkasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca SelengkapnyaRezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.
Baca SelengkapnyaDari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca SelengkapnyaGuspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaWalhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaBenny menyampaikan bahwa posisi dewas sangat membingungkan publik
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca Selengkapnya