Pengamat Soal Reshuffle: Kinerja Menteri Kontroversi & Tak Berprestasi Layak Diganti
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dikabarkan siap merombak kabinetnya. Ada enam pos kementerian yang diisukan akan diganti.
Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai, beberapa pos menteri bisa dirombak karena bikin kontroversi dan tidak berprestasi.
Dia menyebutkan pos kementerian itu adalah Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri UMKM. Selain pos Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan diisi orang baru menggantikan pejabat yang ditangkap KPK.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Prabowo menilai kinerja Kabinet? Soal evaluasi, dia tentu akan melakukannya tanpa harus memberikan target waktu-waktu tertentu.'Saya kira tidak terpaku waktu ya (evaluasi kabinet). Saya tanamkan rasa tanggung jawab, saya menggugah cinta Tanah Air. Kalau orang itu cinta Tanah Air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik,' ujarnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
"Kalau kita lihat kinerja menteri yang kontroversi dan tak berprestasi. Ada beberapa pos menteri yang bisa saja dirombak Jokowi. Seperti Menteri Kesehatan, Menag, Mendikbud, Menkumham, Mendag, Menaker, dan Menteri UMKM," katanya kepada wartawan, Selasa (22/12).
"Menteri-menteri tersebut dianggap tak memuaskan publik dan berkinerja tak bagus," imbuhnya.
Meski begitu, Ujang menilai agak sulit untuk menggeser kursi Menkumham meski secara kinerja layak diganti. Sebab kursi itu dipegang oleh PDI Perjuangan.
Selain itu, dia memprediksi Mensos akan tetap diberikan untuk PDIP. Sedangkan, kursi Gerindra di Menteri KKP bisa digeser ke pos lain.
"Jika tidak di KKP pun, Gerindra akan dapat kementerian lain. Hanya digeser saja. Karena kesepakatan rekonsiliasi, Gerindra dapat jatah dua menteri," terangnya.
Presiden Jokowi pun diprediksi akan mengumumkan pada Rabu Pon. Jika melihat kebiasaan mantan gubernur DKI Jakarta ini.
"Sesuai dengan kepercayaan yang dianut Jokowi. Bisa saja reshuffle itu akan diumumkan Jokowi di Rabu Pon. Karena reshuffle sebelumnya di jilid pertama terjadi di Rabu Pon. Itu soal keyakinan. Jadi bisa saja akan dieksekusi oleh Jokowi," tutup Ujang.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.
Baca SelengkapnyaDari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaPasar akan jauh lebih percaya kepada profesional yang mampu mengelola keuangan dengan ba
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi merespons heboh kabar beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur
Baca SelengkapnyaAnwar Usman sebelumnya dicopot sebagai Ketua MK setelah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim terkait putusan batas usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteirnya tidak ragu melaporkan pejabat di bawahnya jika tidak puas dengan kinerjanya.
Baca SelengkapnyaGanjar akan menggunakan KPI untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga memberikan arahan agar para menteri untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing.
Baca SelengkapnyaAri menyebut kondisi kabinet saat ini masih baik-baik saja.
Baca Selengkapnya