Pengamat: Tugas Risma 'Mengganggu' Kinerja Anies Baswedan

Merdeka.com - Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini langsung tancap gas menyisir para tunawisma, sejak dilantik menjadi Menteri Sosial. Belakangan, Risma menjaring tunawisma di jalan protokol Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Namun, langkah Risma tersebut dinilai bersifat politis. Alasannya, penertiban tunawisma merupakan tanggung jawab pemerintah setempat. Sedangkan tugas utama Risma di masa pandemi Covid-19 saat ini dituntut mengawasi distribusi Bantuan Sosial (Bansos).

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, kemunculan Risma dibuat oleh PDIP untuk mengisi kekosongan sosok yang mampu mengintervensi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Bu Risma ketika menjadi Mensos mengisi ruang tokoh PDIP untuk mengganggu kinerja Anies," kata Ujang kepada merdeka.com, Rabu (6/1).

Jika ditarik ke belakang, kata Ujang, antara Risma dan Anies kerap kali dijadikan tokoh perbandingan dalam memimpin satu daerah. Pendukung dua tokoh tersebut, ucap Ujang, kerap melakukan counter jika mendapat kritik terkait kinerja sebagai kepala daerah.

"Oleh karena itu, sebelum dia menjadi Mensos pun ketika dia menjadi wali kota kan selalu dibanding-bandingkan dengan Anies, seperti masalah sampah," ujarnya.

Ujang berpendapat, PDIP sebagai partai politik naungan Risma memiliki indikasi untuk langkah politik 2022. Di tahun tersebut, agenda politik Jakarta adalah pemilihan gubernur.

"Bisa saja PDIP memiliki target untuk mendukung Risma di Pilgub 2022 ataupun 2024 kita tidak tahu apakah di 2022 ada ataukah di 2024 nanti, kemungkinan akan didorong ke situ," ucapnya.

Risma Dikritik

Seperti diketahui, kerja Risma di Kemensos menjadi sorotan. Gaya blusukannya yang menemui sejumlah tunawisma di ibu kota mendapat banyak kritik.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengkritik aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini menyisir tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Iman mengingatkan agar Risma fokus terhadap distribusi Bantuan Sosial (Bansos).

"Yang saya sangat sayangkan adalah, harusnya Bu Risma itu fokus dulu ke masalah bantuan-bantuan sosial yang kemarin jebol, difikirkan sistemnya, bagaimana BLT supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Iman, Selasa (5/1).

Politikus Gerindra itu berseloroh, Risma lupa dengan jabatannya saat ini sebagai Menteri Sosial bukan lagi menjadi Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebab, menurutnya, permasalahan tunawisma merupakan tanggung jawab setiap kepala daerah, sementara tugas menteri memiliki cakupan lebih luas.

Ketua komisi yang membidangi Kesra itu menambahkan, agar Risma memberikan kesempatan pemerintah kota menangani segala permasalahan di wilayah administrasi masing-masing.

"Scope menteri harusnya kan lebih luas, bukan hanya di mana dia berpijak, seluruh Indonesia jadi cakupan dia. Biarlah itu ada Wali Kota setempat yang menangani, ada Gubernur yang menangani," tandasnya.

Meski demikian, Iman menegaskan peristiwa tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin tetap menjadi catatan Komisi E DPRD sebagai bahan evaluasi terhadap Pemprov DKI.

"Iya, itu jadi catatan kita. Saya bilang juga Pemprov tidak pernah men-deny atau tidak bahwa kemiskinan di Jakarta sudah tidak ada. Di mana-mana kemiskinan ada kok, tapi skala prioritas ada bagian-bagiannya."

"Disayangkan saja, waktunya Bu Risma bisa berpikir skalanya lebih besar, ke seluruh Indonesia. Daripada hanya urusi blusukan, nanti turun jangan-jangan lalu lintas diatur juga sama Bu Risma nih, macet. Jadinya kan enggak fokus," tandasnya.

PDIP Membela

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menampik, bahwa blusukan dilakukan Risma hanya akan terjadi di Jakarta. Dia meyakini, sebagai seorang menteri sosial, Risma akan melakukannya di seluruh wilayah Indonesia.

"Bu Risma sempat berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur untuk bertemu penyandang disabilitas. Apa yang dilakukan Bu Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bagaimana negara hadir," tulis Hasto dalam keterangannya, Rabu (6/1).

Hasto berharap, ke depan blusukan Risma dapat menjadi cermin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, apa yang dilakukan Risma haruslah didukung dan bukan dipandang sebaliknya.

"Dia menunjukkan sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu," ungkap Hasto.

Hasto menilai, aktifnya Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan blusukan guna menyambangi para tunawisma di sekitaran Jakarta, adalah karakter asli yang dimilikinya. Menurut dia, hal tersebut memang kerap dilakukannya, untuk turun langsung ke bawah.

"Karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," kata Hasto.