Penjelasan Ahok soal 2 partai pendukungnya pakai CFD buat berpolitik

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku tidak mengetahui aksi 'Kita Indonesia' digelar Partai NasDem dan Golkar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin. Padahal, semasa menjabat gubernur DKI pihaknya melarang acara tiap hari Minggu itu dipakai untuk berpolitik.

"Kalau peraturan kami CFD (car free day) harus total bersih dari kegiatan politik. Saya sudah baca, tidak tahu kenapa bisa terjadi tanya Plt gubernur. Yang pasti peraturan kami CFD tak boleh ada kegiatan politik," kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta, Senin (5/12).

Dia mengetahui acara car free day menggunakan atribut partai politik dari media massa. Apalagi Partai NasDem dan Golkar, merupakan koalisi pendukung dirinya maju sebagai calon petahana dalam Pilgub DKI Jakarta.

"Saya baca media, katanya salah satu politisi mereka terlalu semangat orang memakai atribut parpol. Saya sudah tegas CFD bersih dari kegiatan politik sama sekali," ujar dia.

Menurutnya, acara aksi Kita Indonesia menggunakan dalam area car free day bisa dihentikan langsung. Sebab, sudah ditegaskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 12/2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Disinggung partai pendukung Ahok Djarot dalam aksi Kita Indonesia, dirinya tak berkomunikasi soal acara tersebut. Dia bahkan tak ikut melaksanakan kegiatan aksi tersebut. "Saya enggak tahu, saya tidak pernah ikut begituan," ujar dia.

Sementara itu, bus Transjakarta disewa Partai NasDem, dia mengatakan seharusnya Dirut perusahaan transportasi itu memberikan sanksi. Sanski bisa berupa pemotongan anggaran atau pencabutan izin untuk Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

"Tidak boleh makanya kami akan sanksi PPD. Saya sudah dapat berita seharusnya dirut profesional akan kenakan sanksi. Nggak tahu (sanksi) bisa potong duit. Bisa cabut dia. Yang sewa ppd, kalau ppd tanya dirut saya bukan lagi dinas saya yakin dirut akan kenakan sanksi," terangnya.