Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penjelasan Kemendagri Soal Temuan BPN Prabowo Ada 9,8 Juta Orang Lahir di 1 Juli

Penjelasan Kemendagri Soal Temuan BPN Prabowo Ada 9,8 Juta Orang Lahir di 1 Juli konpers ktp elektronik tercecer di polres bogor. ©2018 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri memberikan klarifikasi terkait temuan janggal BPN Prabowo-Sandiaga soal 9,8 juta warga bertanggal lahir di tanggal 1 bulan Juli dan 5,3 juta orang lahir di tanggal 31 Desember. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan temuan tersebut sebenarnya sudah lama terjadi dan wajar.

"Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama sejak Kemendagri menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)," kata Zudan melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/3).

Menurutnya, Dukcapil Kemendagri menggunakan SIMDUK sebelum tahun 2004. Sistem ini mengatur jika seluruh penduduk Indonesia lupa atau tidak tahun tanggal lahirnya, maka akan ditulis di kartu identitasnya lahir tanggal 31 Desember.

Kemudian, Dukcapil memakai sistem (SIAK) Sistem Informasi Kependudukan pada 2004 dalam mengelola data kependudukan warga. Dengan sistem ini, warga yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya akan ditulis 1 Juli pada kartu identitasnya.

"Bila tidak ingat tanggal tapi ingat bulannya maka ditulis tanggal 15," ujar Zudan.

Kebijakan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, tim informasi teknologinya menemukan masalah pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tercatat, ada 17,5 juta nama yang janggal.

"Jadi itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lainnya," kata Hashim usai rapat internal bersama KPU di Kantor KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3).

Data tersebut, lanjut Hashim, diperoleh dari tim internalnya yang melakukan pengecekan lapangan bersama secara acak, dan bukan melalui proses pencocokan dan penelitian atau coklit.

"Ini kami sampaikan dan kami berbahagia dari KPU ada tanggapan cukup positif," lanjut adik bungsu Prabowo Subianto ini.

Secara teknis, anggota BPN Riza Patria menjelaskan, temuan janggal dari 17,5 juta nama bersumber dari mereka yang bertanggal lahir di tanggal 1 bulan Juli dengan jumlah mencapai 9,8 juta, kemudian yang lahir di tanggal 31 Desember capai 5,3 juta, dan di tanggal 1 Januari capai 2,3 juta.

"Ini kami anggap tidak wajar, 17 juta sekian ini menurut grafik (kelahiran) yang lain-lain itu kurang lebih berkisar (hanya) antara 400-500 ribu, jadi ini ada lompatan luar biasa sampai 10 kali bahkan 20 kali lipat," terang politisi Gerindra ini pada kesempatan yang sama.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Peristiwa 26 September: Peringatan Hari Statistik Nasional 2023, Berikut Tema dan Sejarahnya
Peristiwa 26 September: Peringatan Hari Statistik Nasional 2023, Berikut Tema dan Sejarahnya

Peringatan ini berkaitan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik di Indonesia 26 September 1960.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta

tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas

Baca Selengkapnya
Dirjen Dukcapil Bersyukur Data Penduduk Tidak Masuk Dalam PDSN yang Diserang Ransomware
Dirjen Dukcapil Bersyukur Data Penduduk Tidak Masuk Dalam PDSN yang Diserang Ransomware

Kemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang

Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain

Baca Selengkapnya
KPU Buka Opsi Perpanjang Pendaftaran Pilkada Jakarta jika Hanya Ada Calon Tunggal
KPU Buka Opsi Perpanjang Pendaftaran Pilkada Jakarta jika Hanya Ada Calon Tunggal

KPU membuka opsi memperpanjang masa pendaftaran calon dalam pilkada Jakarta jika hanya ada bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur tunggal

Baca Selengkapnya
KPU Jakarta Mulai Proses Coklit Data Pilgub 2024, Ini yang Wajib Dilakukan Warga
KPU Jakarta Mulai Proses Coklit Data Pilgub 2024, Ini yang Wajib Dilakukan Warga

29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Sudah Ada Sejak Zaman Belanda, Begini Profil dan Tugas Badan Pusat Statistik (BPS)
Sudah Ada Sejak Zaman Belanda, Begini Profil dan Tugas Badan Pusat Statistik (BPS)

Bertugas menghimpun data statistik Indonesia, cari tahu sejarah BPS yuk!

Baca Selengkapnya
KPU Jakarta Tuntaskan Verifikasi Faktual Dukungan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana
KPU Jakarta Tuntaskan Verifikasi Faktual Dukungan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana

Proses verifikasi faktual dilakukan sejak 11 hingga 21 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Batasi Pendukung Bacagub-Bacawagub yang Ikut Saat Pendaftaran, Hanya 200 Orang
KPU DKI Batasi Pendukung Bacagub-Bacawagub yang Ikut Saat Pendaftaran, Hanya 200 Orang

"Bakal pasangan calon (paslon) hanya diperkenankan membawa 150-200 orang pendukung," kata Ketua KPU DKI Wahyu

Baca Selengkapnya
KPU RI Harmonisasi PKPU Syarat Pencalonan Pilkada Serentak
KPU RI Harmonisasi PKPU Syarat Pencalonan Pilkada Serentak

Untuk tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah 27-29 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Pilkada 2024, Ada 207 juta Orang Masuk Daftar Pemilih Potensial
Pilkada 2024, Ada 207 juta Orang Masuk Daftar Pemilih Potensial

Tito menjelaskan, salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah adalah untuk menyiapkan DP4 yang terdiri dari 2 kriteria.

Baca Selengkapnya
KPU: Ada Peningkatan 62 Ribu DPT di Pilkada Jakarta 2024
KPU: Ada Peningkatan 62 Ribu DPT di Pilkada Jakarta 2024

KPU ungkap peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya