Penjelasan NasDem soal Kontrak Politik Anies Beri IMB ke Warga Tanah Merah Plumpang

Merdeka.com - Kebakaran Depo Pertamina Plumpung pada Jumat (1/3) malam menimbulkan polemik baru. Sengketa kepemilikan lahan di Tanah Merah kembali menjadi permbahasan.

Saat itu, Joko Widodo (Jokowi) pernah berkunjung sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Dia membuat kontrak politik ke warga dengan memberikan KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 Kartu Keluarga (KK) pada 13 Maret 2013. Beredar potret dokumen kontrak politik Jokowi saat kampanye sebagai balon gubernur pada pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta periode 2012-2017 silam.

Setelahnya, giliran Anies Baswedan memberikan sebuah kontrak politik sebelum terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam kontrak politik itu, warga menuntut Anies untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi warga Tanah Merah.

Salah satunya, warga Tanah Merah meminta untuk melegalkan kepemilikan tanah karena mereka telah menetap selama lebih dari 20 tahun.

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menjelaskan kontrak politik yang dijanjikan Anies pada saat itu berlandaskan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebab, dia menilai, seseorang tidak boleh terus-menerus digantungkan pada statusnya atas kehidupannya yang tidak jelas. Sehingga, menurutnya tak ada permasalahan terhadap kontrak politik yang disodorkan Anies kala itu.

"Justru itu adalah upaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang selama ini tidak pernah terselesaikan oleh pemkot Jakarta sejak puluhan tahun," kata Taufik Basari, saat dikonfirmasi, Rabu (8/3).

Dia pun meminta, agar persoalan kontra politik tidak dipersalahkan dan diperpanjang. Sebab, saat ini yang menjadi prioritas utama adalah memberikan solusi agar warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpung diberikan kesejahteraan dan keamanan.

"Oleh karena itu, maka tidam perlu kita permasalahkan apakah itu salah atau tidak (kontrak politik) yang justru kita pikirkan adalah bagaimana kedepannya dan supaya kesalahan yang sdah kita lakukan pada tahun-tahun dahulu tata kota ini kita cari solusinya agar masyarakt itu hidup aman dan tentram di sisi lain kebutuhan kita terhadap adanya kebutuhan suplay terhadap energi itu tetap terpenuhi tapi harus ada kepastian mengenai keamanan," ujarnya.

Dia pun kembali menegaskan, bahwa kontrak politik tidak ada permasalahan selagi berlandaskan nilai-nilai yang tidak merugikan dan menzalimi masyarakat.

"Kontrak politik boleh dibuat sepanjang landasannya adalah landasan untuk perjuangan nilai-nilai seperti dalam konteks ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Itu boleh-boleh saja, yang tidak diperkenankan adalah sebuah kontrak politik yang justru dia memberikan kerugian bagi masyarakat atau menzalimi masyarakat atau merenggut hak-hak masyarakat, nah itu yang tidak boleh," tegas Taufik Basari.

"Jadi sepanjang landasannya dan tujuannya untuk kebaikan menurut saya sah-sah saja seroang calon untuk membuat suatu kontak Politik. Tapi itu tadi landasannya sepanjang dia untuk perjuangan nilai-nilai," imbuhnya.