Penjelasan Saleh Daulay soal 'Tidak Mau Dengar Lagi Anggota DPR Tak Dapat ICU'

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay memberikan klarifikasi terkait pernyataan 'tidak mau dengar lagi anggota DPR tidak dapat ICU'.

Saleh menjelaskan, apa yang disampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM kemarin (13/7), bukan bermaksud mengistimewakan pejabat atau anggota DPR. Konteksnya ketika itu meminta pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat pasien Covid-19 tanpa terkecuali.

"Saya mengikuti rapat tersebut sampai selesai. Saya ikut memastikan agar usulan soal penyediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, terutama ICU dan obat-obatan, dll masuk dalam kesimpulan. Itu ada di dalam kesimpulan nomor 4 huruf (a)," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (14/7).

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini mengatakan, tidak ada niat pernyataan tersebut untuk membeda-bedakan masyarakat. Saleh mengaku selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan bisa mudah diakses masyarakat.

"Dengan begitu, tidak ada niat dan arah dari pembicaraan kemarin untuk membeda-bedakan masyarakat. Saya justru selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat dengan mudah diakses masyarakat. Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga," ujarnya.

Pernyataan Saleh itu keluar saat memberikan pandangan dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes dan Kepala BPOM, Selasa (14/7). Saleh memulai dengan bercerita dua anggota keluarganya meninggal karena Covid-19. Salah satu sepupu dari Istrinya yang tinggal di Bekasi, meninggal lantaran tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit karena kapasitas ICU penuh.

"(Sepupu) Di bekasi meninggal memang tidak ada tempat untuk merawat. Saya sudah hubungi rumah sakit. Saat itu masih diupayakan antrean di RS Sulianti Saroso tapi sampai meninggal tidak dapat pelayanan. Meninggal di rumah," ujar Saleh saat rapat, Selasa (14/7).

Berkaitan dengan itu, Saleh meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjamin ketersediaan tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19. Itu menanggapi paparan Menkes Budi yang akan menambah jumlah tempat tidur rumah sakit untuk perawatan Covid-19.

"Berkenaan dengan itu menjadi pertanyaan kita semua saya dengar pak menteri dalam paparan disebutkan bahwa pak menteri akan sungguh-sungguh menaikan jumlah tempat tidur untuk merawat para pasien Covid," ujar Saleh.

Ia juga meminta Menkes Budi memaparkan strategi menghadapi skenario terburuk lonjakan kasus Covid-19. Menkes Budi diingatkan kesiapan pelayanan kesehatan dan dan pengobatan menghadapi skenario tersebut.

"Saya denger pak menteri memprediksi orang terpapar Covid-19 ini belum tentu turun dalam 1-2 minggu kalau terus naik begitu ini perlu persiapan matang," katanya.

Lantas, Saleh mengungkit rekannya anggota Fraksi PAN DPR RI John Siffin Mirin yang meninggal terpapar Covid-19 akibat terlambat dibawa ke ICU. John meninggal karena terlambat mendapatkan perawatan hingga meninggal di RSPAD.

"Saya enggak mau lagi dengar anggota DPR tidak dapat tempat di ICU seperti dialami sodara John Siffin Mirin anggota DPR dari Papua dari PAN tidak mendapatkan ICU sampai akhirnya malam terakhir meninggal, meninggalnya setelah dipindahkan di RSPAD hanya dua jam di ICU sangat terlambat sekali," ujarnya.

Saleh juga menambahkan rekannya Wasekjen PAN dokter Rosaline, terpukul peristiwa kematian John. Hingga membuat gempar publik karena meminta ada rumah sakit khusus pejabat. Saleh mengatakan pernyataan itu karena rasa emosional.

"Itu karena emosional bukan karena dari hatinya. Karena dia lihat sendiri menyaksikan sendiri betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan yang memadai di tengah serangan Covid yang cukup dahsyat," kata Saleh.