Penjelasan Sandiaga Soal Temuan JPPR Terkait Donatur Fiktif Dana Kampanye

Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengklarifikasi temuan dana fiktif yang dilaporkan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) ke Bawaslu. Menurutnya, 12 penyumbang disebut fiktif oleh JPRR, sebenarnya belum tervalidasi dalam urusan administrasi karena KTP.

"Jadi jumlah sumbangannya itu antara 1 juta-1,5 juta, karena ini bagian yang kita terima di masyarakat, KTP-nya belum tervalidasi, ada juga yang informasi belum lengkap ini akan kita validasi," kata Sandiaga di Sriwjaya, Jakarta Selatan, Kamis (31/1) malam.

Sandiaga menilai dari total dugaan dana fiktif dilaporkan, terbilang kecil dibanding total penerimaan sumbangan dana kampanye yang terverifikasi. Mantan wagub DKI menyebut dana kampanye diduga fiktif itu biasanya terjadi spontan di lapangan saat menyerap aspirasi masyarakat.

"Kita belum memiliki mekanisme baik untuk melakukan validasi dan verifikasi dari penyumbang. Kita tersandung dengan kesulitan administrasi di lapangan, tapi ini merupakan masukan yang berharap juga pada perbaikan proses selanjutnya," jelas dia.

JPRR pada Senin (28/1), menyatakan ada belasan penyumbang fiktif dengan nominal berfariasi. Mereka lanas melaporkan hal itu ke Badan Pengawas Pemilu, karena dinilai tidak sesuai aturan PKPU no 34 Tahun 2018.

Merujuk PKPU, penyumbang disebut harus mencantumkan identitasnya seperti, NPWP dan KTP. Hal itu juga tertulis dalam UU NO 7 Tahun 2017 tentan Pemlu, Pasal 497 bahwa setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

"Laporan atas temuan JPPR terkait adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan oleh paslon capres dan cawapres terkait kebenaran identitas penyumbang," kata Manager Pemantauan Seknas JPPR, Alwan Ola Riantoby di Kantor Bawaslu, Senin 28 Januari 2019.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com