Penuhi panggilan Bareskrim, PSI tuding Bawaslu diskriminatif

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memenuhi panggilan Bareskrim Polri sebagai terlapor dalam kasus pelaporan iklan di media sebelum masa kampanye dimulai. Pekan lalu, PSI dilaporkan Bawaslu RI sebagai tindak lanjut temuan Bawaslu dan pembahasan di sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) mengenai iklan PSI di koran Jawa Pos.

PSI diwakili di antaranya oleh Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Wakil Sekjen Satia Chandra Wiguna. Mereka tiba di Gedung Bareskrim Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/5) sekitar pukul 09.00 WIB.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menyampaikan kedatangan pihaknya untuk menghormati proses hukum. Pihaknya berkomitmen untuk tidak menghindari proses hukum.

"Kami tidak menghindari, tidak mangkir. Kami percaya akan proses hukum yang fair dan objektif," jelasnya.

Grace menuding Bawaslu bersikap diskriminatif dengan melaporkan PSI. Karena ada parpol yang beriklan di media massa tapi didiamkan. Bahkan menurutnya iklan parpol lain menampilkan logo, nomor urut, dan foto petinggi partai.

"PSI akan melawan ketidakadilan yang dilakukan Bawaslu," kata Grace.

Dia mengatakan iklan PSI di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018 itu tak memuat visi, misi, program, atau citra PSI. Iklan itu hanya memuat nama kandidat wakil presiden dan kabinet Jokowi jika terpilih kembali pada Pilpres 2019. Nama-nama itu berdasarkan hasil jajak pendapat internal yang dilakukan PSI. Iklan itu dimaksudkan untuk sosialisasi guna meminta masukan publik.

Bahkan disampaikan Grace, dalam iklan itu tak ada foto pengurus PSI. "Justru yang muncul adalah elite-elite partai lain. Tidak ada ajakan memilih atau upaya untuk meyakinkan pemilih. Karena memang publikasi tersebut ditujukan sebagai pendidikan politik masyarakat, polling untuk menampung aspirasi masyarakat," terangnya.

Grace menambahkan logo dan nomor urut PSI dalam iklan ditampilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa partainya sebagai penyelenggara jajak pendapat. "Logo PSI pun hanya sekitar 5 persen dari total luas halaman koran," kata dia.