Penundaan pelantikan Budi Gunawan dinilai tak akan tuntaskan masalah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan pergantian Kapolri, Jenderal Sutarman digantikan Pelaksana Tugas (Plt) Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Selain itu, Jokowi menunda pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan lantaran statusnya ditetapkan tersangka kasus rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan yang dilakukan Jokowi ini dinilai justru tidak menyelesaikan permasalahan yang sedang bergulir.

"Presiden menunda, bukan membatalkan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hanya menunda bukan menyelesaikan masalah," kata Peneliti Indonesia Institute For Development And Democracy (Inded), Arif Sutanto dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta, Sabtu (17/1).

Selain itu, Arif menilai Presiden Jokowi sudah menyadari bahwa penunjukan Budi sebagai Kapolri kurang tepat dan bernuansa politik. Terlebih DPR telah meloloskan Budi sebagai calon tunggal Kapolri.

"Lalu partai pendukung (saat pilpres) terus menerus menuntut kompensasi," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga jajarannya telah menyampaikan putusannya untuk memberhentikan Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri.

Jenderal Sutarman yang digantikan Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti telah menjadi pelaksana tugas (Plt) Kapolri sebelum dilantiknya Kepala Lemdikpol Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Jokowi menyampaikan penundaan pelantikan Budi Gunawan lantaran statusnya yang sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi ditetapkan tersangka karena diduga menerima hadiah atau gratifikasi semasa menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode 2003-2006.