Follow
Penyebutan nama caketum Golkar di pandangan DPD menuai pro kontra
Merdeka.com - Gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali diwarnai hujan interupsi. Kali ini persoalannya menyangkut boleh tidaknya menyebut nama bakal caketum di pandangan umum DPD-DPD.
Ketua Steering Committee Nurdin Halid menegaskan, DPD boleh saja menyebut nama jagoannya ketika menyampaikan pandangan umum. Namun dia mengimbau agar hal itu tidak dilakukan karena bisa diinterpretasikan dengan kampanye.
"Saya hanya bisa mengimbau, menyebut atau tidak caketum dalam pandangan umum," kata Nurdin di arena Munaslub, Bali, Senin (16/5).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
Tidak tegasnya Nurdin menuai pro kontra. DPD Jawa Barat paling ngotot melarang penyebutan nama di pandangan umum pemilik suara. "Pimpinan harus tegas, boleh boleh, tidak ya tidak," kata perwakilan Jawa Barat.
Hujan interupsi terus terjadi. Ada yang setuju dengan Nurdin, ada juga yang menolak. Dikhawatirkan, penyebutan nama bakal caketum dalam pandangan umum bisa mengintervensi pemilih atau menjelek-jelekan lawa politik.
"Ini hanya pandangan umum, tidak ada kaitannya dengan pemilihan," tegas Nurdin.
Akhirnya keputusan tetap bahwa DPD boleh saja menyebut nama bakal Caketum dalam pandangan umum. Namun pimpinan mengimbau hal itu tidak dilakukan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Belakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca Selengkapnya
JK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya
Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca Selengkapnya
DPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca Selengkapnya
PDIP mengklaim sejak awal menghindari kerja sama yang didasari oleh nafsu kekuasaan semata.
Baca Selengkapnya
KomandanTe bagian dari strategi pemenangan elektoral terpimpin secara gotong royong yang bertumpu pada mesin partai untuk memenangkan PDIP di Jawa Tengah
Baca Selengkapnya
Seluruh ketua DPD Golkar menolak Munaslub untuk melengserkan Airlangga dari jabatan Ketum partai.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Golkar menegaskan, pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Baca Selengkapnya
“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan
Baca Selengkapnya
Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Pengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.
Baca Selengkapnya