Perang bantuan dan tarif Ahok-Anies di program kerja

Merdeka.com - Putaran kedua Pilgub DKI kian memanas. Saling adu program dan contek mulai semakin mencuat.

Bahkan, ada program yang sama antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun, nominal bantuan atau tarif menjadi pembeda.

Program pertama adalah bantuan untuk lansia. Ahok-Djarot merencanakan program Kartu Jakarta Lansia. Kartu ini nantinya akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp 600 ribu kepada lansia ibu kota yang tidak memiliki penghasilan.

Djarot mengatakan, konsep bantuan yang diberikan kepada lansia ini tidak jauh berbeda dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Nantinya bantuan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening Bank DKI milik warga.

"Kartu Jakarta Lansia setiap lansia yang membutuhkan bantuan, yang seperti KJP langsung di transfer ke rekening yang bersangkutan. Kami hitung satu bulan jumlahnya Rp 600 ribu. Tetapi harus langsung ke yang bersangkutan," katanya.

Pasangan Anies-Sandi pun ternyata juga punya program untuk lansia. Menurut Anies, perlu diperhatikan dalam pembuatan program tersebut adalah pelayanannya, bukan hanya dana yang dikeluarkan per bulan.

"Yang harus diperhatikan bagi lansia itu bukan hanya uangnya, tetapi kita memberikan lansia Rp 300 ribu per bulan, yang tidak kalah penting itu layanan kesehatan," kata Anies.

Anies juga mengatakan akan memeriksa secara rutin kesehatan para lansia yang menerima bantuan dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. "Kita memastikan warga lansia itu kesehatannya terjaga dengan kita melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga mengecek secara rutin," ujarnya.

Jika dibandingkan Ahok-Djarot menawarkan Rp 600 ribu per bulan sedangkan Anies-Sandi Rp 300 per bulan.

Program kedua adalah bioskop untuk rakyat. Ahok mimpi bikin bioskop lebih merakyat. Semua masyarakat bisa menikmatinya.

Cara yang sudah dia pikirkan salah satunya bioskop dengan harga tiket yang sangat terjangkau. "Kalau (harga tiket) cuma Rp 5.000, Rp 10.000, kalau orang ekonomi ke bawah bisa tonton. Nah, tapi kan enggak ada pengusaha yang mau bangun bioskop karena tanah mahal," kata Ahok mengutarakan mimpinya.

Cara lainnya, dengan membangun bioskop di Pasar Jaya atau Pasar Seni Tradisional agar lokasinya mudah dikunjungi warga. Konsep ini, katanya demi membangkitkan gairah film nasional yang kian hari semakin membaik.

"Aku cuma mau dukung film nasional saja karena kita mau bikin bioskop di Pasar Jaya, semua supaya peredaran film nasional lebih panjang," beber Ahok.

Anies-Sandi pun ternyata punya mimpi yang sama. Sandiaga berencana membangun bioskop untuk rakyat dengan mempergunakan aset-aset Pemerintah Provinsi DKI yang ngangur. Tak hanya film lawas, kata Sandi, diharapkan juga bioskop murah itu tayangkan film terbaru.

"Bioskop untuk rakyat itu kami ingin aset-aset yang Pemprov tidak terpakai. Kalau cocok, terkonversi untuk menayangkan film-film, bukan film-film tua saja, tetapi film yang masih tayang, yang baru selesai tayang, yang terbaru," kata Sandiaga.

Untuk tarif, Sandi berkeinginan di bawah Rp 5.000. Nantinya akan konversikan dengan kerja sama. "Kami ingin masyarakat kelas bawah bisa juga mendapat akses ke film-film bagus yang menjadi primadona. Film karya anak bangsa," kata Sandiaga.

Jika dibandingkan Ahok-Djarot menawarkan Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu untuk tiket,sedangkan Anies-Sandi di bawah Rp 5 ribu.