Follow
Perang jenderal purnawirawan akan berhenti setelah 9 Juli
Merdeka.com - Perang bintang jenderal purnawirawan terjadi antara pendukung Capres Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi). Salah satu isu yang terus diangkat adalah mengenai pelanggaran HAM dan penculikan.
Peneliti dari LIPI, Indria Samego berpendapat, terjadinya perang jenderal (purn) di antara dua kubu kandidat capres tersebut adalah hal wajar. Menurutnya, perang pensiunan jenderal bakal selesai setelah tanggal 9 Juli nanti.
"Ada polarisasi kedua calon, milih sana atau sini. Ini akan selesai 9 Juli," kata Indria dalam diskusi bertajuk 'Perang Antar Jenderal Prabowo dan Jokowi' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6).
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Siapa yang dipilih di Pilkada? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Apa yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada itu apa? Pilkada merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
-
Apa yang dipilih di Pilkada? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokratis yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah.
-
Siapa yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada adalah proses di mana masyarakat memilih pemimpin lokal, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang akan memegang kendali atas pemerintahan daerah mereka selama beberapa tahun ke depan.
-
Siapa yang mendukung Prabowo di Pilkada? Prabowo tak mempermasalahkan jika rekan satu koalisi harus bersebrangan saat Pilkada.
Dia tidak yakin munculnya dua kubu jenderal-jenderal di antara kedua capres bakal berlangsung lama. Sebab, saat ini lebih kental dalam konteks politik dan tentunya agar kepentingannya tercapai. "Ini bukan berlarut. Tetapi jadi kasihan masyarakat dengan polarisasi kedua kubu ini," tandasnya.
Bahkan jika ada kesaksian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait surat DKP juga tidak akan menghentikan polemik. "Apakah menyelesaikan persoalan, dugaan saya tidak. Karena itu hanya ramai saja di berita. Lihat dulu manfaat mudaratnya," jelas Indria.
"Ini persoalan politis, menurut saya apa yang terjadi di masa lalu tak bisa didekati HAM sekarang. Ini persoalan politis, SBY memulai dari mana. Nanti malah ada gugatan ada pengadilan," katanya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Maruli mengatakan, setiap Purnawirawan baik dari TNI dan Polri punya hak untuk ikut dalam Pilkada.
Baca Selengkapnya
Gatot menuturkan, saat ini lebih dari 100 anggota di PP Polri.
Baca Selengkapnya
Menurut Maruli, sejak awal pihaknya telah menegaskan semua jajaran untuk tetap netral selama kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Ahmad Luthfi menegaskan dirinya tidak ingin menciptakam atmosfer ketegangan tersebut kepada para pemilih.
Baca Selengkapnya
Prabowo mengatakan, tidak masalah jika partai koalisi di tingkat nasional punya koalisi berbeda di tingkat daerah.
Baca Selengkapnya
Netralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya
Nama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi menjadi salah satu cocok masuk bursa dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.
Baca Selengkapnya
Dirinya sudah menjalin komunikasi dengan semua bakal calon yang akan berkontestasi.
Baca Selengkapnya
Hendrar Prihadi mengatakan telah berkoordinasi dengan pimpinan berkaitan dengan pengunduran dirinya sebagai Kepala LKPP.
Baca Selengkapnya