Perang urat syaraf Yusril dan Surya Paloh soal UU Pilpres

Merdeka.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menjamin pelaksanaan Pileg dan Pilpres serempak tak akan mengacaukan pemilihan umum. Kini Yusril tengah berjuang agar Mahkamah Konstitusi ( MK ) mengabulkan uji materi UU Pilpres.

Yusril meradang ketika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melancarkan 'serangan' jika gugatan dikabulkan akan ada 1,1 juta orang menjadi calon presiden. Yusril menilai Paloh tak paham konstitusi karena syarat memajukan capres hanya bisa dilakukan partai politik peserta Pemilu.

"Kalau parpol peserta Pemilu 2014 ini hanya 12, maka maksimum jumlah pasangan capres-cawapres tentu hanya 12," kata mantan Mensesneg itu.

Yusril mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres). Yusril menilai Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1, 6A ayat 2, 7C dan 22E ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Jika MK mengabulkan permohonan Yusril, maka Pemilu Legislatif dan Pilpres akan digelar secara serentak. Menurut Yusril, jika Pilpres digelar setelah Pileg, maka parpol peserta Pemilu 2014 adalah mantan peserta pemilu.

Berikut saling kritik antara Yusril dan Surya Paloh:

Paloh minta MK tolak uji materi Yusril

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres). Menurutnya, jika gugatan Yusril Ihza Mahendra itu diterima maka akan merugikan parpol peserta Pemilu dan masyarakat."Saat ini tahapan Pemilu Legislatif atau Pileg 2014 telah berjalan dan direncanakan dengan perhitungan yang terukur serta mendalam. Sehingga apabila rencana yang telah disusun ini harus diubah secara mendasar, maka dengan sendirinya dapat merugikan para peserta Pemilu dan para pemilih," ujar Paloh di kantor DPP NasDem, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (20/1).Mantan ketua Dewan Penasihat Partai Golkar di era kepemimpinan Jusuf Kalla itu berharap pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ada. Surya mengingatkan MK untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai."Untuk sosialisasinya kepada masyarakat akan lebih panjang dan saya rasa itu bisa lebih masuk akal dibandingkan diterapkan pada tahun 2014 ini," tandasnya.

Yusril tantang Paloh debat di MK

Calon Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyindir Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh agar tidak sembarangan saat berucap di hadapan media massa. Yusril menantang Surya Paloh berdebat di Mahkamah Konstitusi (MK), bukan di media."Ini forum resmi, forum terhormat di MK. Dari pada teriak-teriak di luar dengan menggunakan media, mentang-mentang mereka punya media massa," kata Yusril menyindir pemilik media grup itu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/1).Yusril membantah anggapan beberapa pihak terkait keberadaan Ketua MK Hamdan Zoelva yang merupakan bekas kader PBB yang nantinya akan mempermudah dirinya dalam memenangkan gugatan tersebut."Andai kata Surya Paloh yang jadi ketua MK pun, saya ajukan juga. Biar Surya Paloh yang mengadili. Saya gak peduli siapa yang jadi Ketua MK," kata Yusril lagi.

Paloh sebut Pemilu serentak akan ada 1,1 juta capres

Surya Paloh juga menolak pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden diserentakkan. Menurutnya, bila pemilu digelar serentak maka banyak orang ingin menjadi calon presiden."Akan ada 1,1 juta orang yang akan melamar menjadi capres. Kita yang harus mengatur demokrasi, bukan demokrasi yang mengatur kita," kata Surya di sekretariat DPP Partai NasDem, seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/1).Surya mengatakan, MK harus menghormati UU Pemilihan Presiden, terutama keberadaan presidential threshold. Dirinya tak permasalahkan bila pemilu serentak dilakukan lima tahun mendatang.Bahkan, dirinya heran mengapa Yusril baru memasukkan materi judicial review mendekati pemilu. "Itu menjadi pertanyaan besar," katanya.

Yusril sebut Paloh ngawur bin asbun

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengkritik Surya Paloh soal 1,1 juta orang bisa maju sebagai calon presiden jika uji materi UU Pilpres dikabulkan MK. Yusril menilai Ketua Umum Partai NasDem itu tak paham konstitusi.Yusril menilai Paloh hanya kebakaran jenggot dengan uji materi yang diajukannya sehingga bicara asal bunyi. Justru dengan begitu, Paloh hanya menakut-nakuti rakyat dengan omong kosong yang jauh panggang dari api."Intinya SP kebakaran jenggot gara2 uji materil saya ke MK , makanya mulai ngomong ngawur bin asbun," tandasnya.Yusril meminta Paloh kembali membaca pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum berbicara ke publik. Menurutnya, jelas disebutkan hanya partai politik peserta pemilu yang berhak mencalonkan presiden.

Yusril jamin pemilu serempak tak bakal kacau

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemilu serempak tak akan kacau seperti dikhawatirkan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Yusril menjamin jika KPU bersiap menggelar Pemilu Legislatif dan Pilpres secara bersamaan tidak akan terjadi kekacauan."Hanya akan diundur sampai Juli 2014. Pelantikan tetap tanggal 1 Oktober 2014. Tidak akan menimbulkan kekacauan, kecuali kalau mereka yang buat kacau," kata Yusril.Menurutnya, hanya permasalahan teknis saja untuk mengubah mekanisme pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, dia mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersiap menghadapi Pemilu secara serentak dengan Pilpres."Kalau (permohonan) ini diterima, KPU harus siap untuk selenggarakan Pemilu serentak," tambahnya.Surya Paloh mengatakan, pelaksanaan pemilu serentak dapat menimbulkan polemik baru di masyarakat. "Seharusnya para elit politik mencari cara bagaimana menggairahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu," kata dia.

Baca juga:Beranikah Surya Paloh terima tantangan Yusril debat di MK?Yusril heran orang ragukan dirinya jadi calon presidenYusril sebut Pileg dan Pilpres serentak tak bakal kacauYusril bantah jadi kuasa hukum NazaruddinYusril hadiri sidang perdana uji materi UU Pilpres di MK (mdk/did)