Follow
Peraturan kampanye longgar, caleg jadi bandel
Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih lemah dalam menerapkan peraturan kampanye terhadap para calon anggota legislatif (caleg). Akibatnya, para caleg mudah mencari celah agar tidak terkena sanksi dalam kampanye yang melanggar aturan.
"Kami sangat memahami dari peraturan KPU. Karena kami terlalu memahami, teman-teman seakan-akan mengakali aturan-aturan kampanye," kata politikus sekaligus caleg PAN, Afda Rizal Armashita saat diskusi 'Pelanggaran Kampanye Teramputasi, Antara Sosialisasi dan Negosiasi' di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (6/12).
Kelalaian itu, lanjut Rizal, bahkan tidak bisa ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka juga sering tidak memberikan teguran terhadap caleg yang melakukan pelanggaran.
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
"Tidak ada ketegasan Bawaslu dan temen-temannya. Tidak mau menegur caleg yang melanggar tersebut," tegasnya.
Senada dengan Rizal, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Mochammad Afifuddin menyatakan kalau Bawaslu hanya mampu memberi rekomendasi. Sehingga para caleg terus melakukan pelanggaran.
"Tugas Bawaslu hanya merekomendasikan. Peraturan ini sangat minimalis. Sehingga tidak ada sanksi yang membuat jera," ujarnya.
"Semakin ketat peraturan itu maka pelanggaran juga makin susah," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Bagi sebagian orang hal ini tak masuk akal, tapi pelaku mengaku jalur klenik merupakan bagian dari usaha memenangkan Pemilu
Baca Selengkapnya
Viral di media sosial adanya sejumlah APK berbentuk baliho yang terlihat terpasang di trotoar yang mengganggu pejalan kaki.
Baca Selengkapnya
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Ada banyak perbedaan cara kampanye orang Jepang dan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Bawaslu belum bisa memastikan apakah adanya pelanggaran atau tidak.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Saat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kota Semarang memproses dua pelanggaran pemilu Caleg berupa money politic di Kecamatan Tembalang dan Kecamata
Baca Selengkapnya
Menurut Saldi, pembagian bansos tersebut nantinya dapat menjadi celah hukum untuk dapat memenangkan salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Naasnya baliho yang dipasang caleg membawa petaka bagi masyarakat
Baca Selengkapnya