Perbedaan nawacita jilid II dengan jilid I yang dibahas 9 sekjen koalisi Jokowi

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pertemuan 9 sekjen koalisi partai pendukung Jokowi akan membahas rumusan Nawacita jilid II. Ace mengungkapkan perbedaan orientasi pembangunan Nawacita jilid I dan II.

Menurutnya, Nawacita II akan menitikberatkan pada penguatan aspek sumber daya manusia (SDM). Berbeda dengan Nawacita jilid I yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur.

"Salah satunya adalah dengan bagaimana lima tahun ke depan lebih dititikberatkan pada aspek manusianya, SDM-nya," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/8).

Ace menuturkan, orientasi pembangunan manusia di Nawacita jilid II telah dilakukan di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Contohnya, alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program sosial, seperti program keluarga harapan (PKH).

"Misalnya orientasi anggaran diberikan secara lebih besar kepada manusianya. Program keluarga harapan yang ada di Kementerian Sosial kita dorong sedemikian rupa supaya lebih bagus," jelasnya.

Program kedua yang dikuatkan oleh pemerintah adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pihaknya ingin mengarahkan 'bonus' demografi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indoensia agar bisa bersaing dengan negara lain pada 2030.

"Itu kan sebenarnya upaya yang serius untuk bagaimana merumuskan kembali nawacita bukan hanya pada aspek infrastruktur tetapi juga pada aspek manusianya," papar Ace.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menyebut program PKH di era Jokowi berbeda dengan program bantuan langsung tunai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perbedaannya yakni PKH langsung diberikan kepada manusianya. Kedua, PKH akan disesuaikan dengan program pembangunan desa.

"Kita juga diamanatkan bagaimana program desa menurut UU Desa, ini lebih berorientasi kepada jantung rakyatnya. Tidak pada misalnya kalau kita lihat program-program seperti BLT itu lebih kepada rakyatnya," ucapnya.

Dia mencontohkan, uang dari program BLT yang diberikan kepada masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Sementara di program PKH, anggaran akan dialokasikan untuk pendidikan, kenaikan nutrisi gizi, kemudian kebutuhan dasar masyarakat.

"Ketika orang mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu lebih kepada Rp 300 ribu per bulan, itu sebetulnya tidak bisa memenuhi unsur dasar dari kebutuhan dasar rakyat," klaim Ace.

Bedanya lagi, uang dari pemerintah tidak bisa dibelanjakan di tempat sembarangan. Sebab, lanjut Ace, pemerintah telah menyiapkan e-warung untuk membelanjakan uang PKH tersebut.

"Karena ada warung-warung khusus yang digunakan untuk membelanjakan dana PKH tersebut. Ada e-warung yang disiapkan pemerintah," terangnya.

Dengan sistem ini, pemerintah bisa mengontrol pemakaian uang PKH untuk kebutuhan yang semestinya. "Misalnya uang tersebut digunakan untuk beli beras, uang itu dipergunakan untuk biaya pendidikan, uang itu dipergunakan kenaikan nutrisi gizi masyarakat," ujar Ace.