Perhitungan Suara Pileg, Penyebab Parpol Sulit Terbuka Usung Calon Kepala Daerah
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, kesulitan partai politik untuk lebih terbuka dalam pengusungan calon kepala daerah. Salah satunya karena Pilkada menjadi perhitungan sumber perolehan suara pada Pileg.
Hal itu menjadi jawaban dari pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang kerap kali tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
"Kalau terkait calon ya, saya kira ini terkait juga hal yang lain tidak bisa kita pungkiri ya, kalau ada yang memungkiri itu menurut saya munafik lah," ujar Arsul saat diskusi virtual yang dilaksanakan Negara Institut, Sabtu (20/6).
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana cara Pantarlih Pilkada 2024 mendapatkan gaji? Gaji ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas keterlibatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pantarlih.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Apa itu Pantarlih Pilkada 2024? Pantarlih, atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, adalah individu atau sekelompok individu yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemutakhiran dan pencocokan data pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
-
Bagaimana Pantarlih membantu Pilkada 2024? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan.
Arsul mengungkapkan bahwa pengusungan calon pilkada oleh partai politik telah dijadikan sebagai perhitungan sumber pemasukan di Pileg nanti. Hal itu menjadi faktor yang dia rasakan saat menduduki Sekjen PPP, walaupun dia tidak mengetahui apakah hal itu terjadi secara keseluruhan atau hanya sebagian.
"Itu juga menjadikan pilkada ini sebagai sumber pemasukan untuk menyiapkan katakanlah pileg, karena kepentingan utama partai-partai politik itu adalah pemilih legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Itu saya kira tidak usah ditutupi lah saya kira," ungkap Arsul.
Selain itu, Arsul mengatakan kesulitan yang lain untuk partai politik terbuka dalam distribusi calon kepala daerah, karena egoisme dan egosentris yang masih melekat.
"Jawaban saya itu adanya egoisme, egosentris itu masih melekat dan tidak gampang menghilangkannya. Karena itu, untuk menyeimbangkan ego kita, memang kita perlu perbaikan pada sistem terkait pilkada itu sendiri yang lebih menyajikan sistem yang kredibel," tuturnya,
Dia pun tidak menampik, akibat sistem yang masih perlu adanya perbaikan mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2002 telah menangkap ratusan penjabat kepala daerah.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAria Bima bicara anomali dan dugaan kecurangan Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca SelengkapnyaSalah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.
Baca SelengkapnyaDugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca SelengkapnyaUsai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Sirekap KPU menunjukkan perolehan suara PSI melonjak dari awal real count KPU di bawah 3 persen kini memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai tak punya kursi di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah sendiri di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaIdham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri.
Baca SelengkapnyaDiksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
Baca Selengkapnya