Perindo: Kalau mau pemerintahan kuat, Jokowi harus rebut PDIP
Merdeka.com - Ketua Bidang Politik dan Komunikasi DPP Partai Persatuan Indonesia Arya Mahendra Sinulingga menilai, Joko Widodo harus mengambil puncak kepemimpinan PDI Perjuangan. Sebab ini akan berdampak kepada kepemimpinannya sebagai presiden.
"Kalau mau pemerintahannya kuat, Jokowi harus rebut PDIP, istilahnya ambil (kendali) partai lah, kemudian ambil kekuatan parlemen," katanya dalam diskusi berkala Litbang DPP Partai Perindo di Jakarta, Jumat (27/2).
Seperti dilansir dari Antara, Arya menambahkan, Jokowi hanya akan menjadi 'petugas partai' jika tidak merebut PDI Perjuangan. Dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat diganggu oleh sejumlah peristiwa politik berbeda setiap bulannya.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Selain, Dia mengungkapkan, Jokowi juga harus membentuk tim pemerintahan yang sangat kuat di berbagai sektor. Ini bisa dilakukan dengan memasukkan para teknokrat yang bebas kepentingan politik, dan mampu melakukan lobi-lobi dengan partai politik dan parlemen dengan baik.
"Contohnya era Megawati, dulu dia membentuk tim ekonomi sangat kuat, kalau sekarang tim ekonominya Jokowi lemah betul, wantimpres-nya juga. Harusnya kemarin itu (politisi PDIP) Maruarar Sirait dimasukkan dalam kabinet karena dia cukup kuat dalam melakukan lobi parlemen, tapi sayangnya tidak masuk," terangnya.
Opsi lain yang bisa ditempuh Jokowi apabila tidak mampu merebut PDI Perjuangan, adalah bergabung dengan koalisi lain. Dengan demikian Jokowi akan terbebas dari utang budi dengan partai pendukungnya. "Pindah koalisi merupakan langkah politik paling berat, tetapi kalau tidak begitu dia tidak akan punya kekuatan," tutup Arya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu ditegaskan Aria Bima menjawab klaim Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bahwa Presiden Jokowi kini sudah bergabung dengan partainya.
Baca SelengkapnyaPDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik
Baca SelengkapnyaAria Bima juga membantah anggapan jika partainya mengabaikan partai-partai kecil.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull.
Baca SelengkapnyaBendahara Umum Projo, Panel Barus menegaskan, jika Projo tidak ingin Presiden Jokowi buru-buru ‘pensiun’ dari kancah politik nasional.
Baca SelengkapnyaBudi Arie enggan menyebutkan partai politik (parpol) mana yang akan dipilih Jokowi sebagai tempat berlabuhnya, setelah dinyatakan bukan kader PDIP.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak hanya mengandalkan kekuatan kolektif semata
Baca Selengkapnya