Perindo sebut sistem politik Indonesia tak bisa terhindar dari mahar & politik uang
Merdeka.com - Isu mahar politik kembali mencuat sejak dimulainya tahapan Pilkada 2018. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, M Yamin Tarawy, mengatakan praktik mahar politik dan politik uang tidak bisa dihindarkan dalam sistem politik Indonesia.
"Ya memang kembali pada sistem politik kita. Sistem politik mencari kepala daerah dengan sistem seperti ini suka tidak suka tidak bisa terhindar dari itu. Istilah yang dipakai stakeholder, penyelenggara tapi fakta menunjukkan fakta money politik terjadi," kata Yamin di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).
Dengan format Pilkada serentak, kata Yamin, meski tujuannya untuk memangkas biaya negara tapi berbanding terbalik dengan biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Menurutnya, biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah akan lebih besar.
-
Kenapa Pilkada Serentak dilakukan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada dilakukan secara serentak? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
"Pemilu serentak untuk memangkas borosnya biaya negara. Pada tingkat calon malah tambah biayanya dibanding Pilkada sebelum serentak," terangnya.
Meski demikian, Yamin menilai Pilkada Serentak pada 2015 dan 2017 memiliki catatan positif. Dua gelaran Pilkada itu dianggap lebih kondusif dan tidak terjadi konflik yang besar di masyarakat.
"Dari proses Pilkada ini dari dua Pilkada sebelumnya kedamaian terasa tidak ada kerusuhan yang memancing kerusuhan nasional," tandasnya.
Diketahui, rumor soal adanya mahar politik di Pilkada 2018 kembali menjadi perbincangan sejak La Nyalla Mattalitti mengaku diminta Ketua Umum Prabowo Subianto ratusan miliar sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk diusung di Pilgub Jawa Timur 2018.
La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim. Termasuk cerita ketidaksanggupannya memenuhi mahar politik ratusan miliar rupiah yang disebutnya permintaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke Saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru merespon dengan marah-marah dengan memakinya. Sambil menyinggung soal uang Pilpres 2014. Dia mengaku tak mengetahui maksud kemarahan Prabowo.
La Nyalla menyebut Partai Gerindra meminta 'mahar' sebelum mengeluarkan rekomendasi untuknya di Pilgub Jatim 2018. Dia merinci total uang yang telah dikeluarkannya.
Mantan Ketum PSSI ini menambahkan, permintaan mahar untuk mengeluarkan rekomendasi datang langsung dari Prabowo. Nilainya tidak tanggung-tanggung, ratusan miliar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaPuan menyinggung soal konstitusi di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaBakal calon presiden Prabowo Subianto bicara mengenai sistem politik yang Indonesia yang terlalu mahal
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaTidak ada anggaran khusus Pilpres di Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaPPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca SelengkapnyaCak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Refly Harun mengatakan alasan Pilkada, Pileg, hingga Pilpres mahal karena pertemuan calon dengan pemilih membutuhkan biaya.
Baca SelengkapnyaPadahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnya