Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perindo sebut sistem politik Indonesia tak bisa terhindar dari mahar & politik uang

Perindo sebut sistem politik Indonesia tak bisa terhindar dari mahar & politik uang Ilustrasi Pilkada Serentak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Isu mahar politik kembali mencuat sejak dimulainya tahapan Pilkada 2018. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, M Yamin Tarawy, mengatakan praktik mahar politik dan politik uang tidak bisa dihindarkan dalam sistem politik Indonesia.

"Ya memang kembali pada sistem politik kita. Sistem politik mencari kepala daerah dengan sistem seperti ini suka tidak suka tidak bisa terhindar dari itu. Istilah yang dipakai stakeholder, penyelenggara tapi fakta menunjukkan fakta money politik terjadi," kata Yamin di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).

Dengan format Pilkada serentak, kata Yamin, meski tujuannya untuk memangkas biaya negara tapi berbanding terbalik dengan biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Menurutnya, biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah akan lebih besar.

"Pemilu serentak untuk memangkas borosnya biaya negara. Pada tingkat calon malah tambah biayanya dibanding Pilkada sebelum serentak," terangnya.

Meski demikian, Yamin menilai Pilkada Serentak pada 2015 dan 2017 memiliki catatan positif. Dua gelaran Pilkada itu dianggap lebih kondusif dan tidak terjadi konflik yang besar di masyarakat.

"Dari proses Pilkada ini dari dua Pilkada sebelumnya kedamaian terasa tidak ada kerusuhan yang memancing kerusuhan nasional," tandasnya.

Diketahui, rumor soal adanya mahar politik di Pilkada 2018 kembali menjadi perbincangan sejak La Nyalla Mattalitti mengaku diminta Ketua Umum Prabowo Subianto ratusan miliar sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk diusung di Pilgub Jawa Timur 2018.

La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim. Termasuk cerita ketidaksanggupannya memenuhi mahar politik ratusan miliar rupiah yang disebutnya permintaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke Saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru merespon dengan marah-marah dengan memakinya. Sambil menyinggung soal uang Pilpres 2014. Dia mengaku tak mengetahui maksud kemarahan Prabowo.

La Nyalla menyebut Partai Gerindra meminta 'mahar' sebelum mengeluarkan rekomendasi untuknya di Pilgub Jatim 2018. Dia merinci total uang yang telah dikeluarkannya.

Mantan Ketum PSSI ini menambahkan, permintaan mahar untuk mengeluarkan rekomendasi datang langsung dari Prabowo. Nilainya tidak tanggung-tanggung, ratusan miliar.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal

Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram

Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Di Sidang Paripurna DPR, Puan Celetuk Biaya Politik Mahal
VIDEO: Di Sidang Paripurna DPR, Puan Celetuk Biaya Politik Mahal "Menang Kalah Keluar Banyak Uang"

Puan menyinggung soal konstitusi di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima

Menurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Bicara Sistem Politik Mahal, Prabowo Cerita Ada Kader Gerindra Gadaikan Rumah Demi Maju Pilgub
Bicara Sistem Politik Mahal, Prabowo Cerita Ada Kader Gerindra Gadaikan Rumah Demi Maju Pilgub

Bakal calon presiden Prabowo Subianto bicara mengenai sistem politik yang Indonesia yang terlalu mahal

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya
Lebih Mahal Mana Biaya Pilpers Amerika Serikat atau Indonesia? Ini Datanya
Lebih Mahal Mana Biaya Pilpers Amerika Serikat atau Indonesia? Ini Datanya

Tidak ada anggaran khusus Pilpres di Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik

PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela

Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nama Senator Komeng Menggema di Acara Lemhanas, Refly Harun
VIDEO: Nama Senator Komeng Menggema di Acara Lemhanas, Refly Harun "Uhuy"

Pakar Hukum Tata Refly Harun mengatakan alasan Pilkada, Pileg, hingga Pilpres mahal karena pertemuan calon dengan pemilih membutuhkan biaya.

Baca Selengkapnya
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah

Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.

Baca Selengkapnya