Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perindo sebut sistem politik Indonesia tak bisa terhindar dari mahar & politik uang

Perindo sebut sistem politik Indonesia tak bisa terhindar dari mahar & politik uang Ilustrasi Pilkada Serentak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Isu mahar politik kembali mencuat sejak dimulainya tahapan Pilkada 2018. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, M Yamin Tarawy, mengatakan praktik mahar politik dan politik uang tidak bisa dihindarkan dalam sistem politik Indonesia.

"Ya memang kembali pada sistem politik kita. Sistem politik mencari kepala daerah dengan sistem seperti ini suka tidak suka tidak bisa terhindar dari itu. Istilah yang dipakai stakeholder, penyelenggara tapi fakta menunjukkan fakta money politik terjadi," kata Yamin di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).

Dengan format Pilkada serentak, kata Yamin, meski tujuannya untuk memangkas biaya negara tapi berbanding terbalik dengan biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Menurutnya, biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah akan lebih besar.

"Pemilu serentak untuk memangkas borosnya biaya negara. Pada tingkat calon malah tambah biayanya dibanding Pilkada sebelum serentak," terangnya.

Meski demikian, Yamin menilai Pilkada Serentak pada 2015 dan 2017 memiliki catatan positif. Dua gelaran Pilkada itu dianggap lebih kondusif dan tidak terjadi konflik yang besar di masyarakat.

"Dari proses Pilkada ini dari dua Pilkada sebelumnya kedamaian terasa tidak ada kerusuhan yang memancing kerusuhan nasional," tandasnya.

Diketahui, rumor soal adanya mahar politik di Pilkada 2018 kembali menjadi perbincangan sejak La Nyalla Mattalitti mengaku diminta Ketua Umum Prabowo Subianto ratusan miliar sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk diusung di Pilgub Jawa Timur 2018.

La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim. Termasuk cerita ketidaksanggupannya memenuhi mahar politik ratusan miliar rupiah yang disebutnya permintaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke Saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru merespon dengan marah-marah dengan memakinya. Sambil menyinggung soal uang Pilpres 2014. Dia mengaku tak mengetahui maksud kemarahan Prabowo.

La Nyalla menyebut Partai Gerindra meminta 'mahar' sebelum mengeluarkan rekomendasi untuknya di Pilgub Jatim 2018. Dia merinci total uang yang telah dikeluarkannya.

Mantan Ketum PSSI ini menambahkan, permintaan mahar untuk mengeluarkan rekomendasi datang langsung dari Prabowo. Nilainya tidak tanggung-tanggung, ratusan miliar.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal

Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.

Baca Selengkapnya
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Baca Selengkapnya
Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD
Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram

Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat

Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara

Baca Selengkapnya
Mendagri Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kita Lihat Sendiri Besarnya Biaya Pilkada
Mendagri Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kita Lihat Sendiri Besarnya Biaya Pilkada

Mendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Sepakat dengan Prabowo, Rano Karno Nilai Pilkada Langsung Melelahkan
Sepakat dengan Prabowo, Rano Karno Nilai Pilkada Langsung Melelahkan

Mengenai wacana mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung atau calon dipilih DPRD, politikus PDIP ini menyerahkan kepada partai politik

Baca Selengkapnya
Tunggu Masukan DPR dan Parpol, Kemendagri Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan soal Usulan Pilkada Lewat DPRD
Tunggu Masukan DPR dan Parpol, Kemendagri Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan soal Usulan Pilkada Lewat DPRD

Baru-baru ini, muncul usulan kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca Selengkapnya
Golkar Kaji Serius Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD: Terlalu Mahal Ini Demokrasi
Golkar Kaji Serius Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD: Terlalu Mahal Ini Demokrasi

Bahlil berdalih, salah satu alasan menggulirkan wacana itu agar biaya pemilu yang efisien.

Baca Selengkapnya
Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan
Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan

Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Di Sidang Paripurna DPR, Puan Celetuk Biaya Politik Mahal
VIDEO: Di Sidang Paripurna DPR, Puan Celetuk Biaya Politik Mahal "Menang Kalah Keluar Banyak Uang"

Puan menyinggung soal konstitusi di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya