Peringatan keras Megawati, soal rekomendasi hingga godaan parpol lain

Merdeka.com - Momen pengumuman pasangan bakal cagub-cawagub Sulawesi Selatan dan Jawa Timur di kantor DPP PDIP Jakarta, dimanfaatkan sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memberikan peringatan keras kepada para kadernya termasuk pihak luar. Mega menyatakan tidak akan sembarangan memberikan rekomendasi calon kepala daerah, demikian juga kader yang sudah diusung tidak tergoda parpol lain.

Ada 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak pada tahun 2018. Mega menyebut, belakangan, banyak yang mengaku-ngaku dekat dengan dirinya, termasuk sudah mendapat rekomendasi sebagai calon kepala daerah yang didukung PDIP. Megawati menegaskan, rekomendasi itu bersifat rahasia dan hanya dirinya yang tahu.

"Banyak orang yang ingin jadi kepala daerah, banyak yang mempergunakan nama saya, pasang foto dengan saya dan bilang sudah dapat restu dari ketua umum, dekat dengan ketua umum," ucap Mega saat mengumumkan nama pasangan bakal cagub-cawagub untuk pilkada serentak 2018 di Gedung DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (15/10).

Mega menambahkan, surat rekomendasi pencalonan kepala daerah dari PDIP adalah surat keputusan yang hanya ditandatangani oleh ketua umum. "Yang di situ ada tanda rahasianya yang hanya diketahui oleh ketua umum," ujarnya.

"Tidak bisa seseorang tahu, saya bisa mempertanggungjawabkan karena ada tanda rahasianya," tukas Mega.

Dia memaparkan, proses pencalonan seseorang hingga mendapat rekomendasi menjadi calon kepala daerah dilakukan berjenjang dari tingkat paling bawah dan DPC-DPC PDIP. Semakin banyak nama yang diusulkan, semakin bagus. PDIP juga bekerja sama dengan Himpunan Psikolog Indonesia untuk melakukan tes terhadap para calon untuk mengetahui karakter dan kemampuannya. "Bagi PDIP untuk mencari pasangan calon itu bukan mempergunakan politik praktis," kata Mega.

Mega mengaku menggunakan beberapa kriteria seperti kemampuan sang calon menjadi pemimpin di daerah dan calon yang tidak mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri.

"Oleh sebab itu dalam rangka proses mencari calon, saya nyatakan kepada jajaran partai untuk tidak sembarangan, tidak hanya internal partai, tapi eksternal apakah dia mumpuni untuk memimpin di wilayah masing-masing. Tidak mudah mendapat calon-calon yang mumpuni. Kalau yang sempurna tidak ada, tapi mumpuni itu mendekati sempurna, yang baik, yang mengayomi rakyatnya, tidak mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri," ujarnya.

Mega juga menyoroti calon kepala daerah yang diusung PDIP kemudian pindah partai setelah terpilih. Meski tidak melarang kadernya pindah haluan ke partai politik lain, namun Mega menegaskan perbuatan tersebut cukup tercela.

"Di sini saya ingin tegaskan, jangan, jangan sekali-kali, kalau sudah dibawa PDIP lalu diiming-imingi partai lain pikir dengan baik. Sudah ada berapa pasangan yang akhirnya, kok lucu yah kita yang (usung) orang lain yang ambil hasilnya. Apakah etis? Kan tidak," cetus Mega.

Kendati demikian, putri mantan proklamator itu enggan menyinggung pihak yang dimaksud. "Saya tidak perlu sebut orangnya," ujar Mega.

Tak lupa, Mega juga mengingatkan kepada calon kepala daerah jika sudah terpilih untuk tidak melakukan korupsi. "Yang namanya sekarang, hati-hatilah PDIP, kita ini selalu jadi target karena yang namanya pemerintahan dan negara sedang melakukan pemberantasan korupsi. Jadi salah satu hal yang jadi persyaratan insya Allah jangan itu sentuh-sentuh barang yang membuat KPK dan Kejagung bangun," ucapnya.

Bahkan Megawati mengaku tidak bisa tidur jika mendengar ada isu kader PDIP yang terkena OTT. Ia mengatakan sudah susah payah memilih cagub dan cawagub tetapi malah tersangkut korupsi.

"Kalau saya dengar orang ini ibu kayaknya akan ada OTT, itu saya pikir enggak bisa tidur. Sepertinya itu dia sudah susah sekali diangkat," pungkasnya.