Perludem minta hal-hal ini diperbaiki di Pilgub DKI putaran dua
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan sejumlah temuan dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 15 Februari 2017. Hal itu diungkapkan Titi dalam diskusi publik bersama Bawaslu DKI Jakarta dan KPU RI di LBH Jakarta, Jumat (3/3).
"Ada yang kami temui itu cerita bahwa prioritas untuk rekap di kecamatan. Ada juga prioritas untuk saksi pasangan calon," kata Titi di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3).
Tak hanya itu, dia menilai, ada juga sejumlah petugas yang dianggap masih gagap dalam menjalankan tugasnya di lapangan saat pemungutan suara. Sehingga hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu untuk lebih cermat dan memberikan pembekalan kapasitas bagi petugas.
-
Bagaimana cara pengawas Pemilu memastikan kelancaran pemungutan suara? Pengawas pemilu harus memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan di TPS. Ini termasuk memastikan bahwa petugas TPS menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mereka harus memantau proses pendaftaran pemilih, memberikan bantuan kepada pemilih yang membutuhkan, dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
"Jadi untuk putaran kedua kita harus ikhtiar yang lebih cermat dan teliti dalam menguatkan kapasitas petugas di KPPS," kata Titi.
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan, untuk tidak mempersulit warga DKI yang tak terdaftar dalam DPT saat masa pencoblosan. Sebab, adanya alternatif surat keterangan (Suket) dari Dukcapil nyatanya belum begitu dipahami oleh semua warga Jakarta.
"Tidak semua pemilih terpapar informasi bahwa suket untuk memilih beda dengan suket pengganti KTP-elektronik. Ke depan, rekomendasinya temuan ini menjadi ikhtiar untuk berbenah dan menguatkan kapasitas jajaran di KPPS baik di bimtek," terang Titi.
Sementara catatan untuk Bawaslu DKI Jakarta, Perludem mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan tiap pengawas TPS yang membuat laporan dengan video. Sebab dia belum melihat efektivitas dari video tersebut.
"Pengawas TPS punya backup untuk melaporkan kegiatan mencurigakan dengan video. Saya tidak tahu bagaimana efektifitas video ini. Mudah-mudahan pengawas ketika pengisian C1 itu menyaksikan," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut seperti data pemilih yang tidak akurat, distribusi logistik, hingga kerusakan alat dan surat suara.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai, penyelenggara Pilkada Jakarta 2024 tidak profesional sehingga hasilnya tidak sesuai harapan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Palembang merekomendasikan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada 26 TPS lantaran ditemukan masalah mendasar saat pemilu 14 Februari lalu.
Baca SelengkapnyaRIDO menilai, KPU DKI Jakarta tak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pilkada.
Baca SelengkapnyaAkan memperbaiki GOR untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 dan ditargetkan rampung Desember 2023.
Baca SelengkapnyaTim hukum Ridwan Kamil-Suswono sedang menyiapkan materi gugatan ke MK.
Baca SelengkapnyaTim supervisi juga menerima laporan terkait kerusakan sejumlah logistik Pilkada.
Baca SelengkapnyaPihak KPUD Depok juga sudah melakukan perbaikan terhadap kesalahan pembacaan dalam sistim Sirekap saat penghitungan sementara pemilihan presiden
Baca Selengkapnya“Kami menilai bahwa KPU tidak siap dan tidak cermat sehingga membuat perbedaan isi dan tulisan di amplop,” ujar Acep
Baca SelengkapnyaSimulasi pencoblosan calon presiden dan wakil presiden dengan surat suara yang hanya menampilkan dua kolom pasang calon menuai kritik dari berbagai pihak.
Baca SelengkapnyaPendukung Ridwan Kamil-Suswono melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.
Baca Selengkapnya