Perludem usul Pilkada dan Pemilu DPRD dilebur jadi Pilkada Daerah

Merdeka.com - ‎Ketua Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto mendukung rekomendasi Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu‎ agar pelaksanaan pemilu yang selama ini terbagi dalam tiga proses (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada) akan didesain menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

‎"Terkait proses, Pilkada itu pemilu. Kalau itu disatukan dengan pemilu DPRD tidak masalah, tidak bertentangan," kata Didik dalam Seminar Nasional bertajuk 'Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah' di Gedung PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (18/5).

Diterangkannya, Pemilu Nasional nantinya menjadi momentum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD. Sementara Pemilu Daerah untuk memilih Gubernu dan Wakil Gubernur, anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta anggota DPRD Kab/Kota.

Jika Pemilu Nasional dan Pilkada ini diterapkan, maka ada beberapa hal yang diuntungkan. Di antaranya ‎tidak ada penetapan Dapil dan negara tak mengucurkan banyak anggaran untuk membayar honor petugas pengawas Pemilu.

"65 Persen biaya Pemilu diberikan kepada petugas Pemilu, TPS, KPPS, Pengawas Kecamatan, Pengawas Kabupaten, dan lain-lain," ‎ujarnya.

Jika mereview kembali pemilu legislatif pada tahun lalu, beban penyelenggaraannya sangat besar. ‎Mengingat ada 186 juta pemilih yang harus dilayani dengan 33 Dapil DPD, 77 Dapil DPR, 217 Dapil DPRD P dan 1.865 Dapil DPRD K.

"Inilah pemilihan paling kompleks di dunia karena memilih 4 lembaga Legislasi sekaligus," sambungnya.

Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra setuju dengan usulan Pemilu Nasional dan Pilkada. Menurutnya ini menjadi agenda penting negara dalam menyelaraskan pelaksanaan pemilu.

"Saya sepakat. Agar setting politik nasional segera diikuti proses politik berikutnya. Sekarang orang ribut nih soal GBHN, salah satu caranya Pemilu Nasional didahulukan untuk mengikuti rancangan pembangunan yang ada," ujar Saldi.