Pernyataan-Pernyataan Tajam Prabowo yang Langsung Dijawab Tegas Jokowi

Merdeka.com - Debat capres cawapres pertama, Jokowi-Ma'ruf Amin vs Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan tema: Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme telah berlangsung pada Kamis (17/1) malam. Proses debat dibagi dalam beberapa segmen.

Ada segmen antar paslon saling menyampaikan dan kemudian paslon lain menanggapinya. Nah, dalam sesi itulah muncul pernyataan-pernyataan tajam dan kemudian langsung dijawab.

Berikut ini poin-poin utama pernyataan tajam Prabowo Subianto yang langsung dijawab Jokowi:

Prabowo: Penegakan Hukum Belum Adil

Capres Jokowi menegaskan, HAM dan penegakan hukum tidak bisa dipertentangkan. Dia mencontohkan, proses penegakan hukum tak bisa disebut sebagai pelanggaran HAM. Namun menurut Capres Prabowo, penegakan hukum di rezim Jokowi belum adil. Karena ada kepala desa yang mendukungnya malah ditangkap, sementara yang dukung petahana tidak diproses hukum.

"Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih, yang kita ketemukan di masyarkat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur yang dukung paslon nomor 1 itu menyatakan dukungan tidak ada, tapi ada kepala desa menyatakan kami sekarang ditangkap, saya kira ini suatu perlakukan tidak adil. Sebab menyatakan pendapat itu dijamin UUD, siapaun boleh menyatakan pendapat dukungan kepada siapapun saya kira. Kami mohon bapak perhitungkan ada anak buah bapak berlebihan," kata Prabowo.

Jokowi Jawab Tudingan Prabowo

Jokowi yang mendapat kesempatan menjawab, langsung menyampaikan dengan tegas. Bahkan, Jokowi meminta agar Prabowo jangan main tuduh hukum tidak adil. Jokowi menyatakan ada prosedur hukum yang berlaku. "Kalaupun memang ada yang menyalahi, silakan laporkan," kata Jokowi.Jokowi malah menyerang balik Prabowo dengan mengungkit hoaks kasus Ratna Sarumpaet. Ratna mengaku dipukuli, padahal operasi plastik."Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum mekanisme hukum, kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat, jangan kita sering grusa-grusu menyampaikan sesuatu," jawab Jokowi."Misalnya Jurkam Pak Prabowo, katanya dianiaya mukanya babak belur, kemudian konferensi pers akhirnya apa yang terjadi, ternyata operasi plastik. Ini negara hukum, kalau ada bukti silakan lewat mekasnisme," tambah Jokowi.

Prabowo Singgung Kampanye di Media

Dalam debat, Prabowo sempat menyinggung biaya kampanye yang tinggi. Ia membeberkan cara untuk menekan biaya tinggi itu, agar tak terjadi korupsi. "Kita potong kebutuhan kampanye. Sebagai contoh, TV adalah milik rakyat, tidak perlu banyak bayar untuk muncul di TV, radio, baliho," kata Prabowo.Tak hanya itu saja, Prabowo juga menyinggung gaji kepala daerah yang menurutnya masih kecil. Prabowo ingin para kepala pemerintah eksekutif harus berniat memperbaiki itu semua. "Saya kira kepala pemerintah eksekutif harus niat memperbaiki itu segera, berani melakukan terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar," kata Prabowo.

Jokowi: Pak Prabowo Juga Tahu

Menanggapi pernyataan Prabowo terkait penggunaan dana untuk kampanye, Jokowi menceritakan saat ia maju dalam pemilihan Wali Kota Solo dan DKI Jakarta. "Saya saat pemilihan wali kota, anggaran kecil, waktu gubernur di DKI saya tidak gunakan uang sama sekali. Pak Prabowo juga tahu mengenai itu. Ketua partai tahu," kata dia.Meskipun begitu, Jokowi mengakui butuh proses panjang untuk membenahi agar biasa pemilihan pejabat publik tidak tinggi. Menurutnya, gerakan politik bisa dimulai dari relawan dan publik. "Tapi itu perlu proses panjang. Gerakan politik bisa dimulai dari relawan dan publik," kata Jokowi.

Prabowo Singgung Soal Impor Besar

Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto menyinggung soal adanya perbedaan data impor beras dalam internal pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo mencontohkan adanya perbedaan dari data yang disampaikan Kepala Bulog Budi Waseso, Mentan Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.Jokowi kemudian menanggapi pernyataan Prabowo soal data beras. Menurut Jokowi, adanya perbedaan pandangan dan pendapat itu hal biasa. Bahkan dalam rapat kabinet, Jokowi mempersilakan para menterinya menyampaikan pendapat. Namun, pada akhirnya dirinyalah yang memutuskan sebagai presiden. "Mau impor atau tidak impor," tegas Jokowi.