Perpanjangan SK munas Riau hadiah Golkar karena dukung pemerintah

Merdeka.com - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengkritik keras perpanjangan SK Riau oleh Menkum HAM, Yasonna Laoly demi mewujudkan niat DPP Golkar untuk menggelar Munaslub. Perpanjangan ini dinilainya sebagai suatu kelucuan dan mengistimewakan Golkar secara hukum.

"Ini kelucuan yang istimewa, SK diperpanjang, tidak berubah. Kubu munas sudah berakhir. Kalau kita bicara hukum, SK Riau mesti menyelenggarakan munas, baru SK lagi. Tidak bisa ini dia berakhir lalu sudah hukum SK diperpanjang," kata Margarito di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/2).

Selain menyebutnya sebagai kelucuan istimewa, dia menilai, ada muatan politis di balik perpanjangan SK ini. Mengingat, momen permintaan perpanjangan SK terjadi ketika Golkar mendeklarasikan dukungannya kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

"Jelas ada muatan politis, agak sinting kalau nggak ada muatan politis. Kan itu muncul setelah Golkar terbuka administratif rapimnas itu mendeklarasikan kami dukung (Pemerintah), ada hasilnya (yakni) perpanjangan SK," terang dia.

Bagi Margarito, perpanjangan SK Riau adalah dampak dari lemahnya Golkar secara internal. Perpanjangan SK disebutnya sebagai hadiah atas dukungan kepada Pemerintah. Bagi Margarito jelas hal ini bukan sebagai langkah yang tepat secara hukum.

"Jadi SK kompensasi dari sikap lemahnya Golkar menunjukan bahwa pemerintah menggunakan hukum sebagai alat mengkonsolidasi. Itu cara yang salah. Yang selesai ya selesai saja," tandas dia.