Perppu Corona Disahkan DPR, MAKI Siapkan 53 Lembar Gugatan ke MK

Merdeka.com - DPR mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang.

Seluruh fraksi di DPR setuju dengan beleid yang dianggap darurat untuk penanganan covid-19. Kecuali PKS, sejak awal menolak karena khawatir disalahgunakan oleh penguasa.

Terkait hal itu, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang menjadi salah satu pihak penggugat Perppu di MK mengaku senang dengan disahkannya perppu itu. Sebab dengan begitu, lebih mantap dalam proses gugatan di MK.

"Karena akan lebih mantap untuk menggugatnya karena saat ini akan berhadapan dengan dua pihak yaitu DPR dan Pemerintah," kata Boyamin Saiman, Selasa (12/5).

Boyamin menjelaskan, jika Perppu 1/2020 itu sudah diparipurnakan menjadi undang-undang maka dia akan segera mencabut gugatan. Hal ini karena objek gugatannya menjadi hilang setelah disahkan menjadi UU.

"Jika sudah resmi disahkan DPR, maka gugatan di MK dicabut, terus diajukan gugatan baru terhadap Undang-Undang yang mengesahkan Perppu," ucapnya.

Dia mengaku tengah menyiapkan gugatan baru. Hal itu untuk mengantisipasi jika DPR mengesahkan Perppu 1/2020 menjadi Undang-Undang. Tak tanggung-tanggung, kata Boyamin, gugatannya setebal 53 halaman.

"Materi Perppu kan masih utuh, maka gugatan substansinya sama. Kalau dulu agak terburu-buru sehingga gugatan hanya 15 halaman, saat ini kita sudah siapkan 53 halaman sehingga memenuhi kualitas Disertasi dan yakin akan dikabulkan oleh MK," tandasnya.