Persatuan kepala desa demo ancam boikot Pemilu
Merdeka.com - Persatuan Kepala Desa seluruh Pulau Jawa yang tergabung di dalam Forum Pembaruan Desa (FPD) berdemonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Mereka menuntut pengesahan UU Desa ditetapkan secepatnya.
Koordinator aksi Agus Tri Raharjo mengatakan, dalam paripurna yang akan dilaksanakan oleh anggota DPR RI sesaat lagi, RUU Desa harus disahkan menjadi UU Desa sesuai kesepakatan DPR RI dan Panitia Khusus (Pansus).
FPD juga berjanji akan memboikot pencalonan anggota dewan DPR RI yang mencalonkan diri lagi bila tidak mengesahkan UU Desa pada hari ini.
-
Bagaimana cara pengesahan RUU Desa? Selanjutnya, Puan menanyakan persetujuan kapada anggota Dewan. 'Apakah RUU tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,' tanya Puan dan dijawab setuju. Puan lantas mengetuk palu pengesahan.
-
Kapan RUU Desa disahkan menjadi UU? DPR menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, pada hari ini Kamis (28/3/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 303 anggota dari total 575 anggota dewan. Rapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa.
-
Kapan demo RUU Desa terjadi? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Kenapa revisi UU Desa diusulkan? Mereka memandang revisi UU Desa dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun atau 9 tahun. Selain itu, revisi UU ini juga dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan perangkat desa, serta perlindungan hukum bagi kepala desa dan perangkat desa dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa.
-
Apa saja perubahan krusial di RUU Desa yang disahkan? 'RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan. Secara garis besar, sejumlah perubahan krusial dalam RUU Desa yang disahkan ini yaitu ihwal ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa yang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan,' kata Supratman.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
"Jika dalam Paripurna DPR ada yang menghambat pengesahan UU Desa, maka kita akan Boikot Pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) di daerah," kata Koordinator aksi demo yang bertajuk Parade Nusantara, Agus Tri Raharjo, di depan gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12).
Menurut Agus, bentuk somasi ini yakni setiap calon anggota dewan yang akan maju untuk Pileg 2014 mendatang tidak akan didukung perangkat desa karena mereka semua tidak pro rakyat.
"Kita tidak akan kampanyekan calon-calon anggota dewan untuk Pileg nanti. Kita akan sampaikan kepada masyarakat untuk tidak memilih mereka," ujarnya.
300 Kepala desa berdemonstrasi di depan gedung DPR RI meski hujan terus mengguyur. Orasi masih berlangsung di mobil pickup berwarna putih dilengkapi bendera Forum Pembaharuan Desa (FPD) yang didominasi warna merah dan putih.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Revisi UU Desa sebelumnya telah disepakati menjadi RUU Desa oleh DPR pada Juli 2023. Massa berharap RUU Desa sudah final sebelum Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaMahasiswa dan masyarakat turun ke jalan mengepung gedung DPR/MPR, Kamis 22 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaApdesi menggelar demo untuk menuntut revisi undang-undang desa segera disahkan pada sidang Paripurna 6 Februari 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, pagar-pagar rusak dan nyaris roboh. Polisi dengan cepat, memotong tambang.
Baca SelengkapnyaPolisi meminta pengendara agar menghindari kemacetan.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaBarikade besi polisi tersebut berjarak sekitar 10 meter di bagian dalam gerbang yang roboh.
Baca Selengkapnya